Bank-bank Afghanistan sangat bergantung pada pengiriman uang tunai dolar AS. Pengiriman ini telah berhenti sejak Taliban berkuasa. Menurut al Dardari, meskipun ada sekitar empat miliar afghani dalam perekonomian, hanya sekitar 500 ribu afghani yang beredar.
Warga Afghanistan lebih memilih untuk menahan pengeluaran dan menyimpan uang mereka di bawah kasur. “Sisanya disimpan di bawah kasur atau di bawah bantal karena orang takut,” kata al Dardari.
Al Dardari juga memperingatkan tentang konsekuensi dari runtuhnya perbankan untuk pembiayaan perdagangan. Afghanistan tahun lalu mengimpor barang dan produk dan jasa dengan nilai sekitar tujuh miliar dolar AS. Sebagian besar merupakan bahan makanan.
"Jika tidak ada pembiayaan perdagangan, gangguannya sangat besar. Tanpa sistem perbankan, semua ini tidak akan terjadi," kata al Dardari.
Sebelumnya pada Rabu (17/11), Taliban menulis surat terbuka kepada anggota Kongres AS. Dalam surat tersebut, Taliban mendesak Kongres AS untuk bertanggung jawab dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung di Afghanistan.
Surat itu ditandatangani oleh Penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi. Menurutnya partisipasi AS dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan akan membuka pintu bagi hubungan di masa depan, termasuk mencairkan aset bank sentral Afghanistan dan mencabut sanksi.
Muttaqi mengatakan tahun 2021 menandai seratus tahun hubungan antara Afghanistan dan AS. Washington awalnya mengakui Afghanistan pada tahun 1921 dan menjalin hubungan diplomatik pada 1935.
Sejauh ini, aset bank sentral Afghanistan senilai lebih dari sembilan miliar dolar AS telah dibekukan oleh AS. Pembekuan dana ini dilakukan setelah Taliban mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu.
"Ketika bulan-bulan musim dingin semakin dekat di Afghanistan dan dalam keadaan di mana negara kita telah dihantam oleh virus corona, kekeringan, perang, dan kemiskinan, sanksi Amerika tidak hanya merusak perdagangan dan bisnis tetapi juga dengan bantuan kemanusiaan," ujar isi surat yang ditulis Taliban kepada Kongres AS dilansir Anadolu Agency.
Human Rights Watch mendesak pelonggaran sanksi keuangan terhadap Afghanistan. Kelompok tersebut meminta PBB dan lembaga keuangan internasional untuk segera melonggarkan sanksi yang berdampak pada perekonomian dan sektor keuangan Afghanistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
