"Hukum ditulis dengan buruk dan tidak memenuhi kebutuhan siapa pun. Itu tidak baik untuk siapa pun. Itu tidak masuk akal," kata pengacara ketenagakerjaan di PLMJ, salah satu firma hukum utama Portugal, Jose Pedro Anacoreta.
Pekerja di bidang komunikasi di Lisbon, Andreia Sampaio, setuju dengan tujuan undang-undang tersebut. Hanya saja, dia menganggapnya terlalu umum dan akan sangat sulit untuk ditegakkan.
"Kita harus memiliki akal sehat. Kita harus menilai setiap kasus berdasarkan kemampuannya," katanya, menambahkan bahwa dia tidak keberatan dihubungi di luar jam jika itu masalah yang mendesak.
Didorong oleh pandemi tetapi dirancang untuk diterapkan di masa depan, undang-undang baru Portugal ini dapat mulai berlaku segera setelah 1 Desember. Sebagian besar merupakan gagasan dari Partai Sosialis kiri-tengah, yang telah memerintah Portugal sejak 2015.
Menjelang pemilihan untuk pemerintahan baru pada 30 Januari, partai berkuasa ini ingin memoles kredensial progresifnya dan mengibarkan spanduk tentang hak-hak pekerja. Namun, banyak pertanyaan praktis, seperti haruskah staf dikeluarkan dari daftar surel perusahaan ketika shift mereka selesai dan kemudian dimasukkan kembali ketika mereka mulai bekerja lagi? Bagaimana dengan orang Eropa yang bekerja di pasar keuangan dan perlu mengetahui apa yang terjadi di negara lain dan memiliki rekan kerja yang bekerja di zona waktu yang berbeda?
Konfederasi Bisnis Portugis, pengelompokan perusahaan terbesar di negara itu, tidak terlibat dalam penyusunan undang-undang baru dan menganggapnya penuh lubang. Luis Henrique dari departemen hukum konfederasi menyatakan aturan kerja jarak jauh harus fleksibel, disesuaikan dengan masing-masing sektor dan dinegosiasikan antara pemberi kerja dan staf.
"Kami memperlakukan situasi yang benar-benar berbeda seolah-olah semuanya sama. Itu tidak realistis. (Hukum) tidak bisa satu ukuran untuk semua," kata Henrique.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
