Kamis 02 Dec 2021 17:25 WIB

Utusan tak Diterima, Junta Myanmar Kecam PBB

Junta Myanmar menilai keputusan PBB tak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Teguh Firmansyah
Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing (kiri) tiba di Jakarta untuk mengikuti pertemuan pemimpin ASEAN membahas krisis politik dan kemanusiaan di negaranya. (Foto Sekretariat Presiden - Anadolu Agency)
Foto: Anadolu
Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing (kiri) tiba di Jakarta untuk mengikuti pertemuan pemimpin ASEAN membahas krisis politik dan kemanusiaan di negaranya. (Foto Sekretariat Presiden - Anadolu Agency)

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Junta Myanmar mengecam keputusan PBB menangguhkan pemilihan duta besarnya untuk badan tersebut. Dengan demikian, perwakilan Myanmar untuk PBB masih diisi tokoh dari pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan Februari lalu.

“Keputusan (PBB) ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami,” kata juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun pada Kamis (2/12).

Baca Juga

Dia menegaskan, junta Myanmar bakal mempertahankan dan melanjutkan proses pengajuan kandidatnya untuk mengisi kursi perwakilan di PBB. “Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik serta hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal,” ujarnya.

Komite Kredensial PBB telah menunda keputusan apakah akan mengakreditasi dua pemilihan duta besar (dubes) kontroversial, yakni untuk Afghanistan yang dipimpin Taliban dan junta Myanmar. Dengan demikian, kedua pihak itu belum diperkenankan mengutus dubes untuk PBB.

“Komite telah memutuskan untuk menunda keputusan kredensial dalam dua situasi ini. Laporan komite akan diumumkan setelah dikeluarkan, untuk dipertimbangkan oleh Majelis Umum (PBB),” kata Ketua Komite Kredensial PBB Anna Karin Enestrom kepada awak media pada Rabu (1/12).

Komite Kredensial PBB terdiri dari sembilan anggota. Mereka diberi mandat untuk memeriksa kredensial perwakilan negara-negara anggota dan melaporkannya ke Majelis Umum PBB. Sejak menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari lalu, junta Myanmar belum memiliki utusan resmi untuk PBB. Kendati demikian, mereka sudah mengajukan kandidatnya.

Namun dubes Myanmar untuk PBB dari pemerintahan Aung San Suu Kyi, Kyaw Moe Trun, telah meminta agar akreditasinya diperbarui. Dengan demikian, dia akan tetap menjabat sebagai dubes.

Kyaw Moe Tun menjadi target rencana pembunuhan atau hendak dicelakai karena sikapnya menentang kudeta. Mantan perwakilan khusus PBB di Myanmar yang mundur bulan lalu memperingatkan tidak boleh ada negara yang mengakui atau melegetimasi junta.

 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement