Selasa 07 Dec 2021 15:50 WIB

PBB Geram dengan Vonis Junta Terhadap Suu Kyi

Bachelet menilai vonis terhadap Suu Kyi tutup pintu dialog politik.

Rep: Dwina/Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
 FILE - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menunggu untuk berpidato di depan hakim Mahkamah Internasional pada hari kedua dari tiga hari sidang di Den Haag, Belanda pada 11 Desember 2019. Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan negara itu, Jenderal Aung San, yang dibunuh pada tahun 1947, kurang dari enam bulan sebelum negara itu, yang saat itu bernama Burma, merdeka dari Inggris. Suu Kyi pindah ke New Delhi pada tahun 1960 ketika ibunya ditunjuk sebagai duta besar untuk India dan kemudian menghabiskan sebagian besar masa dewasa mudanya di Amerika Serikat dan Inggris. Karirnya di dunia politik dimulai pada tahun 1988.
Foto:

Kamboja akan menjadi ketua Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan. ASEAN  telah berupaya membuat konsensus untuk menghentikan konflik Myanmar. Namun para ahli berpendapat bahwa, Myanmar tampaknya mengabaikan konsensus tersebut.

Beberapa anggota ASEAN marah dengan kekacauan yang terjadi sejak militer mengambilalih negara. Pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, tidak diundang ke pertemuan puncak tahunan para pemimpin ASEAN yang diselenggarakan di Brunei pada Oktobet lalu.

Namun Kamboja punya pendapat berbeda. Hun Sen mengatakan, pejabat junta militer harus diundang ke pertemuan ASEAN. Selama bertahun-tahun, Hun Sen menghadapi kritik dari kelompok hak asasi dan pemerintah Barat terkait penindasan terhadap demokrasi.

Myanmar kembali menjadi sorotan internasional, ketika pengadilan memvonis bahwa Suu Kyi bersalah atas tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan virus Corona. Dia dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Vonis Suu Kyi kemudian dipotong dua tahun penjara di sebuah lokasi yang dirahasiakan. Sejak kudeta militer pada 1 Februari, Suu Kyi menghadapi sejumlah dakwaan. Pendukung Suu Kyi mengatakan, kasus-kasus terhadapnya tidak berdasar dan dirancang untuk mengakhiri karir politiknya. Sejumlah kasus tersebut telah mengikat Suu Kyi dalam proses hukum, sementara militer mengkonsolidasikan kekuasaan.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement