AS Cari Akal Bantu Afghanistan

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken juga menyuarakan dukungan untuk tindakan PBB dan otorisasi Departemen Keuangan. “Sanksi PBB adalah alat penting untuk menanggapi ancaman dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi kita harus memastikan sanksi ini tidak menghalangi pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan kepada rakyat Afghanistan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Taliban merebut Kabul dari pemerintahan mantan Presiden Ashraf Ghani yang didukung AS. Pengambilalihan dilakukan di tengah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan setelah perang 20 tahun.

Sejak itu, komunitas internasional dengan cepat bergerak untuk membekukan aset pemerintah Afghanistan. Dengan demikian, Taliban tidak dapat mengakses ke dana tersebut. Washington membekukan hampir 9,5 miliar dolar AS aset Afghanistan pada Agustus.

Selain itu, banyak kelompok bantuan dan investor meninggalkan Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa. Gejolak itu mendorong krisis ekonomi dan krisis keuangan di Afghanistan. Pekan lalu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berjanji untuk membentuk dana perwalian kemanusiaan yang bertujuan memerangi kelaparan dan kemiskinan di Afghanistan.

Usulan PBB

PBB mengusulkan untuk memberikan dana hingga 6 Juta Dolar AS sebagai upaya perlindungan terhadap Afghanistan, secara khusus kepada para personel di Kementerian Dalam Negeri negara itu. Dana yang diusulkan tersebut rencananya dibayar pada tahun depan. Sebagian besar ditujukan untuk mensubsidi upah bulanan para anggota Taliban yang menjaga fasilitas PBB.

Selain itu dana tersebut juga ditujukan untuk memberi para anggota Taliban itu tunjangan makanan bulanan. Ketentuan ini ada dalam kesepakatan dengan mantan pemerintah Afghanistan yang sebelumnya didukung oleh AS dan negara-negara Barat.

Rencana itu menggarisbawahi ketidakamanan yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban mengambilalih pemerintahan negara pada pertengahan Agustus. Krisis terjadi, dengan kekurangan dana yang terjadi karena berhentinya bantuan keuangan internasional.

“PBB memiliki tugas sebagai pemberi kerja untuk memperkuat dan, jika perlu, menambah kapasitas negara tuan rumah dalam keadaan di mana personel PBB bekerja di daerah yang tidak aman,” ujar wakil juru bicara PBB Farhan Haq, dilansir The National, Rabu (22/12).

Beberapa ahli mengatakan bahwa pembayaran yang diusulkan telah menimbulkan pertanyaan tentang apa ini akan melanggar sanksi AS dan PBB terhadap Taliban. Termasuk juga tentang apakah PBB dapat mendeteksi pengalihan dana untuk tujuan lain.