Selasa 28 Dec 2021 19:23 WIB

PM Malaysia Akui Kelemahan Pemerintah Tangani Banjir

Penduduk yang terdampak banjir masih banyak yang belum menerima bantuan.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah

Sebuah keluarga melihat keluar dari rumah mereka setelah banjir melanda Taman Sri Muda, distrik Shah Alam, sekitar 40 km dari Kuala Lumpur, Malaysia, 21 Desember 2021.

Foto:

Bencana banjir terparah ini dikaitkan dengan pemanasan global. Perubahan iklim meningkatkan risiko dan intensitas banjir dari curah hujan yang ekstrem.

Seorang warga, Kawitha Maratha dan keempat anaknya berhasil diselamatkan dengan perahu setelah air banjir naik dengan cepat ke lantai dua rumah mereka di Shah Alam. Namun suaminya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. "Banjir telah menghancurkan kehidupan kami,” ujar Kawitha Maratha.

Malaysia meminta dana sebesar 3 juta dolar AS dari Dana Iklim Hijau PBB (GCF) untuk mengembangkan rencana nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Malaysia mengatakan, rencana nasional diambil ketika negara tersebut dilanda banjir yang telah menelantarkan hampir 700 ribu orang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan, Zaini Ujang mengatakan bahwa, kementerian akan meminta dana GCF untuk membantu mengembangkan Rencana Adaptasi Nasional pada akhir tahun depan. Rencana tersebut akan fokus pada berbagai bidang seperti air, pertanian, dan ketahanan pangan. Termasuk kesehatan masyarakat, kehutanan, dan infrastruktur.

“Kementerian juga memiliki rencana jangka panjang untuk meminta dana iklim yang dapat membantu pelaksanaan program-program mengatasi dampak perubahan iklim,” kata Zaini.

Zaini tidak memberikan rincian spesifik tentang rencana adaptasi, atau berapa banyak dana yang dibutuhkan pemerintah untuk mengimplementasikannya. Pemerintah Malaysia pertama kalinya meminta dana GCF untuk adaptasi iklim. Ini merupakan kebijakan yang diterapkan suatu negara untuk menangani dampak perubahan iklim.

Menurut Zaini, dana GCF yang diminta tidak seberapa besar dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk upaya mitigasi banjir. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 9,8 miliar ringgit untuk proyek mitigasi banjir seperti membangun penghalang air, daerah tangkapan air, dan memperdalam sungai. Namun para ahli mengatakan, implementasi rencana nasional tersebut kemungkinan akan memakan biaya lebih banyak.

“Adaptasi akan membutuhkan lebih banyak dana dibandingkan dengan mitigasi karena kita perlu merombak perencanaan kota kita, semua proyek infrastruktur yang mahal ini,” kata salah satu pendiri kelompok aktivis iklim Klima Action Malaysia, Ili Nadiah Dzulfakar.

Ili mengatakan, rancangan rencana adaptasi harus memeriksa interaksi banjir atau kekeringan pada ketahanan pangan. Termasuk hasil panen dan kebutuhan layanan kesehatan yang hemat energi dengan sistem komunikasi yang kuat.