Blogger Times of Israel, Adam Herscu, menggambarkan hukum keluarga di Israel sangat kejam. Dia memperingatkan bahwa, seorang ayah di Israel dapat menjadi spesies yang terancam punah.
Wartawan Inggris, Marianne Azizi telah mengkampanyekan masalah hukum keluarga di Israel. Dia mulai mengumpulkan kesaksian pria yang dipaksa tinggal di Israel,karena hukum keluarga yang keras. Dia memperkirakan bahwa, ratusan pria Australia berada dalam situasi yang sama seperti Huppert.
Pada 2014, Azizi mewawancarai seorang warga Amerika Serikat (AS), Rick Myers tentang perceraiannya yang berantakan. Dia menuduh bahwa, istrinya telah merencanakan semua perceraian itu.
Myers bertemu istrinya di Israel dan pindah ke Portland, Oregon. Ketika putra kedua mereka lahir, istri Myers bersikeras untuk pindah ke Israel agar lebih dekat dengan keluarganya.
Myers mengatakan kepada Azizi bahwa, dia telah dijatuhkan hukuman "No Exit Order". Pengacara mantan istrinya menuntut uang tunai senilai 300 dolar AS segera, dan menyarankan agar orang tua Rick Myers menjual rumah mereka untuk membayar utang.
Myers diperintahkan untuk membayar 6.000 dolar AS per bulan untuk kedua putranya sampai usia 18 tahun. Myers mengatakan bahwa, dia tidak mampu membayar uang tersebut. Bahkan, dia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri di Israel.
"Saya memiliki dua sidang mengenai No Exit Order dan hakim akhirnya memutuskan saya harus membayar uang jaminan sebesar 100 ribu dolar AS sebelum mereka mengizinkan saya untuk pergi. Saya menemukan jalan keluar secara ilegal, dan sekarang tidak dapat kembali sampai saya diizinkan secara hukum memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar dari negara itu," kata Myers.
Melanggar hak
Myers mengatakan, seorang hakim di Oregon memutuskan bahwa, perlakuan Israel terhadap dirinya telah melanggar hak konstitusional. Myers mendapatkan bantuan dari pemerintah AS.
Namun akibatnya, dua pejabat kedutaan telah ditangkap dan pemerintah AS memutuskan tidak dapat memberikan bantuan lagi kepada Myers. Menurut Myers, pemerintah mengklaim bahwa mereka tidak dapat terlibat dalam masalah internal suatu negara.
"Sejak itu saya mengetahui bahwa, pemerintah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warga negara AS ke Israel. Karena mereka dapat berpotensi ditahan tanpa disengaja di luar kehendak mereka. Jelas, peringatan itu membebaskan AS dari membantu rakyatnya sendiri untuk dibebaskan," kata Myers.
Dalam situs website Departemen Luar Negeri AS disebutkan bahwa, pengadilan sipil dan agama di Israel secara aktif menggunakan wewenangnya untuk melarang individu tertentu serta non-penduduk, meninggalkan negara itu sampai utang atau tuntutan hukum lainnya terhadap diselesaikan.
Pengadilan agama Israel menjalankan yurisdiksi atas semua warga negara dan penduduk Israel dalam kasus pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan tunjangan anak.
Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa, Kedutaan Besar AS tidak dapat membatalkan utang warga negara AS atau menjamin kepulangan mereka dari Israel ketika menghadapi "No Exit Order", yaitu larangan meninggalkan Israel sampai utang diselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
