Militer Myanmar mengatakan Hun Sen juga tidak akan diizinkan untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Sebelumnya, Suu Kyi divonis atas tuduhan penghasutan dan melanggar pembatasan virus corona hingga ia dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Namun, hukumannya dipotong oleh Min Aung Hlaing menjadi dua tahun.
Kudeta militer mencegah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memulai masa jabatan kedua. Padahal partai Suu Kyi memenangkan kemenangan telak dalam pemilihan nasional November 2020. Pemantau pemilihan independen tidak menemukan penyimpangan besar.
Langkah kudeta Min Aung Hlaing dinilai mematahkan 10 tahun kemajuan menuju demokrasi negara tersebut. Tatmadaw atau militer Myanmar melonggarkan cengkeramannya pada kekuasaan setelah beberapa dekade pemerintahan militer yang represif.
Militer Myanmar memiliki sejarah pertumpahan darah termasuk kampanye brutal terhadap minoritas Muslim Rohingya. Perebutan kekuasaannya memprovokasi demonstrasi damai nasional, tapi dibalas berdarah oleh kekuatan mematikan junta.
Militer baru-baru ini terlibat dalam penindasan kekerasan terhadap semua perbedaan pendapat, penghilangan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum. Mereka juga melancarkan serangan udara dan serangan darat terhadap kelompok pemberontak etnis bersenjata.
Baca: Sebut Rusia Agresor, Inggris Siapkan Sanksi Jika Serang Ukraina
Menurut penghitungan rinci oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, pasukan keamanan telah membunuh sekitar 1.443 warga sipil. Tindakan keras menjadi lebih parah hingga perlawanan bersenjata telah tumbuh di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
