Selasa 22 Feb 2022 11:17 WIB

Presiden Ukraina Tuding Rusia Merusak Upaya Perdamaian

Zelenskiy menuduh Rusia melanggar wilayah kedaulatan Ukraina.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers his speech during the Munich Security Conference in Munich, Germany, Saturday, Feb. 19, 2022.
Foto: AP Photo/Michael Probst
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers his speech during the Munich Security Conference in Munich, Germany, Saturday, Feb. 19, 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, KYIV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menuduh Rusia telah merusak upaya perdamaian dengan membuat konsesi teritorial. Zelenskiy buka suara atas keputusan Rusia yang secara resmi mengakui Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur, sebagai wilayah yang merdeka. 

Setelah memimpin pertemuan dewan keamanan, Zelenskiy menuduh Rusia melanggar wilayah kedaulatan Ukraina. Dengan demikian, Moskow telah melanggar kesepakatan damai yang dikenal sebagai perjanjin Minsk untuk mengakhiri konflik separatis di Ukraina timur. Zelenskiy mengatakan Ukraina ingin menyelesaikan krisis melalui diplomasi, dan siap untuk mempertahankan wilayahnya.

Baca Juga

"Kami berkomitmen pada jalan damai dan diplomatik. Tapi kami berada di tanah kami sendiri, kami tidak takut pada apa pun dan siapa pun, kami tidak berutang apa pun kepada siapa pun, dan kami tidak akan memberikan apa pun kepada siapa pun," ujar Zelenskiy.

Zelenskiy menyerukan pertemuan puncak darurat para pemimpin Ukraina, Rusia, Jerman dan Prancis. Dia juga mendesak sekutu Ukraina untuk mengambil tindakan terhadap Rusia.

"Kami mengharapkan langkah-langkah dukungan yang jelas dan efektif dari mitra kami. Sangat penting untuk melihat siapa teman dan mitra sejati kita, dan siapa yang akan terus menakuti Federasi Rusia dengan kata-kata," kata Zelenskiy. 

Ukraina telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, karena tindakan ilegal Rusia yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba telah menyampaikan permintaan itu kepada Dewan Keamanan PBB.

"Kami sudah mengirimkan permintaan ke Dewan," kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba, dilansir Anadolu Agency, Selasa (22/2/2022).

Langkah itu dilakukan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur sebagai negara merdeka. Putin juga menandatangani perjanjian yang relevan dengan para pemimpin separatis di Kremlin.

Langkah Putin ini mendapatkan kutukan  keras dari Amerika Serikat, Inggris, PBB, Turki, dan beberapa negara Eropa lainnya. Ketegangan telah meningkat secara dramatis di Ukraina timur, dengan pelanggaran gencatan senjata, beberapa insiden penembakan, dan evakuasi warga sipil dari wilayah Donetsk dan Luhansk yang pro-Rusia. 

Presiden Putin memerintahkan pengerahan pasukan ke Donetsk dan Luhanks mengakui kemerdekaan kedua wilayah itu. Seorang saksi mata Reuters melihat sekelompok besar perangkat keras militer bergerak melalui kota Donetsk. Pergerakan ini terjadi setelah Putin mengatakan kepada Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirim pasukan ke Donetsk dan Luhansk untuk menjaga perdamaian.

Langkah tersebut mengundang kecaman dan  sanksi baru dari AS dan Eropa.  Daerah Donetsk dan Luhansk sudah dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia. Dalam dekrit yang dikeluarkan oleh Putin, Rusia sekarang memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di wilayah Donetsk dan Luhansk. Misi pasukan di kedua wilayah itu akan menjadi operasi penjaga perdamaian.

Dalam pidatonya panjang di televisi, Putin menggambarkan Ukraina sebagai bagian integral dari sejarah Rusia. Dia mengatakan, Ukraina timur adalah tanah Rusia kuno. Putin yakin rakyat Rusia akan mendukung keputusannya.  

"Saya menganggap perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama, untuk segera mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk," kata Putin.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement