REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga swadaya hubungan internasional Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendukung langkah pemerintah Indonesia turut mensponsori resolusi Majelis Umum PBB mengenai agresi militer Ukraina. FPCI menilai langkah itu merupakan keputusan dan tindakan yang tepat dalam menyikapi invasi Rusia terhadap Ukraina.
"(FCPI) mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadi co-sponsor dalam resolusi Majelis Umum PBB mengenai agresi terhadap Ukraina," kata pendiri FPCI Dino Patti Djalal dalam siaran pers yang Republika.co.id terima, Senin (7/3/2022).
Anggota senior FCPI mantan duta besar Soemadi Brotodiningrat mengatakan ia yakin langkah yang diambil pemerintah Indonesia sudah benar. Karena menunjukkan penghormatan Indonesia pada tiga prinsip absolut yaitu kepatuhan pada piagam PBB, penghormatan pada kedaulatan dan integritas wilayah, dan non-use of force atau prinsip tidak menggunakan kekuataan militer.
"Itu tiga prinsip yang selalu dihormati oleh pemerintah Indonesia," kata mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Jepang,
Selain itu, kata Soemadi, ia tidak melihat satu kalimat dalam resolusi tersebut yang dapat dikaitkan dengan isu geopolitik secara eksplisit. Hal itu tambahnya, terkonfirmasi melalui banyaknya dukungan terhadap resolusi itu. Sebanyak 141 negara mendukung, 35 negara tidak memberikan suara, dan 5 negara tidak mendukung.
"Dan saya tidak percaya 141 tersebut memiliki orientasi geopolitik yang sama," katanya.
Anggota FPCI lainnya mantan duta besar Nadjib Riphat Kesoema mengatakan dukungan Indonesia pada resolusi tersebut menegaskan kembali politik bebas aktif Indonesia. "Dimana Indonesia berpihak pada kebenaran dan menentukan sikap yang benar yang sesuai dengan prinsip dan kepentingan nasionalnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
