REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri membayar lebih dari 2 juta dolar AS per bulan untuk memberikan keamanan 24 jam kepada mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan seorang mantan ajudan utama. Keduanya menghadapi ancaman serius dan kredibel dari Iran.

Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Kongres, biaya untuk melindungi Pompeo dan mantan utusan Iran Brian Hook antara Agustus 2021 dan Februari 2022 berjumlah 13,1 juta dolar AS.  Laporan tertanggal 14 Februari tersebut, ditandai "sensitif tetapi tidak rahasia".

Pompeo dan Hook memimpin kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Laporan itu mengatakan, intelijen AS menilai bahwa ancaman terhadap Pompeo dan Hook tetap konstan sejak mereka meninggalkan pemerintah. Ancaman terus berlanjut  ketika pemerintahan Presiden Joe Biden telah terlibat dalam negosiasi tidak langsung dengan Iran, mengenai kembalinya AS dalam kesepakatan nuklir 2015 atau JCPOA.

Sebagai mantan menteri luar negeri, Pompeo secara otomatis diberi perlindungan selama 180 hari oleh Biro Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri, setelah meninggalkan jabatannya. Tetapi perlindungan itu telah berulang kali diperpanjang dalam 60 hari oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, karena ancaman serius dan kredibel dari kekuatan asing.

Menurut laporan itu, perpanjangan 60 hari terakhir akan segera berakhir. Departemen Luar Negeri bersama dengan Direktur Intelijen Nasional pada 16 Maret harus menentukan apakah perlindungan harus diperpanjang lagi. Laporan itu dibuat karena anggaran perlindungan khusus akan habis pada Juni, dan membutuhkan suntikan dana baru jika perpanjangan dianggap perlu.

Pejabat AS mengatakan, ancaman tersebut telah dibahas dalam pembicaraan nuklir di Wina. Dalam pembicaraan itu, Iran menuntut penghapusan semua sanksi yang dijatuhkan di era Trump.  Sanksi tersebut termasuk dihapusnya penetapan Garda Pengawal Revolusi Islam Iran sebagai organisasi teroris yang disetujui oleh Pompeo dan Hook.

Pembicaraan Wina diperkirakan akan segera menghasilkan kesepakatan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir. Tetapi pembicaraan itu diragukan karena tuntutan baru yang dibuat oleh Rusia dan sejumlah kecil masalah AS-Iran yang belum terselesaikan. Pada 2018, Amerika Serikat secara sepihak keluar dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi yang melemahkan perekonomian Iran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika