REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China mengatakan, Barat telah menerapkan standar ganda terkait hak asasi manusia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin pada Senin (28/3) mengatakan, Barat memenuhi hak asasi orang yang melarikan diri dari perang Rusia-Ukraina, tetapi mengabaikan pengungsi dari negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin

"Standar ganda tidak dapat diterima karena menyebut tindakan yang merugikan warga sipil di Ukraina sebagai kejahatan perang. Sementara kerugian yang dialami warga sipil di Republik Federal Yugoslavia, Afghanistan, Irak, dan Suriah tidak dijerat hukum,” kata Wang, dilansir Anadolu Agency, Selasa (29/3).

Wang menekankan, kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dihormati. Dia mencatat, tujuan dan prinsip Piagam PBB harus diperhatikan.

“Kekhawatiran keamanan yang sah dari semua negara harus dihargai.  Hanya ketika standar ganda dihilangkan, masalah hot spot regional dapat diatasi dengan cara yang adil dan perdamaian abadi dapat dicapai di Eropa dan tempat-tempat lain di dunia," kata Wang.

Wang juga menyoroti standar ganda Barat terhadap konflik Israel-Palestina, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. "Saya ingin menekankan, komunitas internasional seharusnya tidak mengadopsi standar ganda pada masalah Palestina dan isu-isu panas internasional dan regional lainnya," ujar Wang.

Wang mengomentari pernyataan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang mengatakan, insiden terbaru di Eropa telah membuktikan ada standar ganda yang diamati secara mencolok di seluruh dunia. Wang berpendapat, persoalan di Palestina tidak boleh dipinggirkan atau dilupakan.  

"Ketidakadilan yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun di Palestina tidak boleh berlanjut. China akan terus berdiri teguh dengan rakyat Palestina," kata Wang.

Wang menyerukan persatuan yang lebih besar di antara faksi-faksi Palestina, untuk mencapai rekonsiliasi internal. Beijing menyarankan, konferensi perdamaian internasional yang lebih besar, dan berpengaruh harus diadakan dengan partisipasi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Termasuk semua pemangku kepentingan dalam proses perdamaian Timur Tengah untuk mengeksplorasi cara-cara efektif penyelesaian politik Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika