Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan,tingkat pelecehan terhadap warga sipil belum dianggap cukup serius secara internasional. "Tanggapan mitra internasional dan regional Ethiopia telah gagal untuk mencerminkan beratnya kejahatan yang terus berlangsung di Tigray barat," katanya.
"Pemerintah yang peduli harus membantu mengakhiri kampanye pembersihan etnis, memastikan bahwa warga Tigray dapat kembali ke rumah dengan aman dan sukarela, dan melakukan upaya bersama untuk mendapatkan keadilan atas kejahatan keji ini," imbuhnya.
Amnesty dan HRW juga menuduh pasukan dan pejabat Amhara menolak bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Tigray barat. Ini pun menjadi isu yang menjadi perhatian PBB dalam beberapa bulan terakhir.
PBB mengatakan penutupan jalan berarti badan-badan kemanusiaan kehabisan persediaan dan bahan bakar, memaksa enam organisasi bantuan untuk menghentikan pekerjaan mereka pada Februari. Pekan lalu konvoi bantuan pertama selama 100 hari mencapai ibu kota Tigray, Mekelle, setelah gencatan senjata kemanusiaan diumumkan oleh Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed.
Perubahan batas yang membentuk zona Tigray barat telah diperdebatkan sejak tahun 1992 oleh penduduk Amhara yang tinggal di zona tersebut. Penduduk mengatakan pasukan Tigray telah menekan identitas mereka, termasuk melalui kekerasan.
Laporan juga menyoroti bagaimana pasukan Tigray melakukan kejahatan perang terhadap warga Amhara selama konflik, termasuk pembantaian Mai Kadra ketika pasukan Tigray dan penduduk Tigray menyerang Amhara di kota tersebut pada 9 November 2020, yang memicu serangan balasan. PBB mengatakan lebih dari 200 orang dibantai.
Juru bicara pemerintah Amhara, Gizachew Muluneh, mengatakan kepada Reuters bahwa tuduhan pelanggaran dan pembersihan etnis di Tigray barat adalah kebohongan dan berita buatan. Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia, mantan komandan pasukan khusus Amhara, dan administrator Tigray barat tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Tigray Barat telah menyaksikan beberapa kekerasan terburuk dalam perang. Ini menjadi pemicu konflik pemerintah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan sekutunya dari wilayah Amhara melawan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).
TPLF mendominasi pemerintah Ethiopia sebelum Abiy naik ke tampuk kekuasaan pada 2018. Baik Amhara dan Tigray mengeklaim wilayah tersebut, yang dikendalikan oleh pasukan Amhara dan militer Ethiopia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
