Sabtu 04 Jun 2022 01:46 WIB

Makau Terima Wisatawan China, Hong Kong Tunggu Pemerintahan Baru

Makau mempermudah persyaratan satu kali hasil tes negatif PCR dalam 7 hari terakhir.

jembatan laut terpanjang di dunia yang menghubungkan Hong Kong, Makau, dan Cina daratan.
Foto: CNN
jembatan laut terpanjang di dunia yang menghubungkan Hong Kong, Makau, dan Cina daratan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Makau sudah menerima wisatawan asal China daratan sejak Kamis (2/6/2022). Makau mempermudah persyaratan satu kali hasil tes negatif PCR dalam tujuh hari terakhir.

Sementara itu, Hong Kong diperkirakan baru akan mengeluarkan kebijakan tersebut setelah pemerintahan definitif terbentuk. Siapa pun yang memasuki Makau dari Provinsi Guangdong, China, melalui pos perbatasan, baik darat maupun laut di Zhuhai, cukup menunjukkan hasil tes negatif PCR dalam tujuh hari, demikian pengumuman Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Makau (MSAR) dikutip sejumlah media China, Jumat (3/6/2022).

Baca Juga

Sebelumnya MSAR mewajibkan pelaju yang berasal dari China daratan harus menunjukkan hasil tes negatif dalam 72 jam terakhir. Kebijakan baru tersebut hanya berlaku bagi pelaju dari China. Sedangkan dari berbagai negara lain masih belum berubah.

Perubahan kebijakan yang sama juga diadopsi oleh Pemerintah Kota Zhuhai, Provinsi Guangdong, China, sesuai kesepakatan timbal-balik dengan MSAR. Perekonomian Makau sangat mengandalkan China, khususnya untuk sektor pariwisata dan judi.

Makau yang merupakan bekas jajahan Portugis dikenal sebagai kota judi terbesar di Asia. Oleh sebab itu, meskipun beberapa wilayah di China daratan diterjang gelombang baru kasus COVID-19, Makau sama sekali tidak menutup akses bagi warga atau wisatawan yang masuk melalui Zhuhai.

Sementara itu, kebijakan mempermudah masuknya wisatawan China ke Hong Kong diperkirakan baru akan diambil setelah John Lee sebagai Kepala Eksekutif Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (HKSAR) dilantik pada 1 Juli mendatang.

Sebelumnya, China dan Hong Kong telah mencapai kesepakatan pembukaan perbatasan tanpa karantina pada akhir 2021. Namun setelah melalui serangkaian uji coba, Hong Kong secara tiba-tiba dilanda gelombang baru COVID-19 yang membuat otoritas setempat sempat kewalahan sehingga membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah pusat China. Gelombang baru COVID-19 tersebut berdampak pada penundaan pemilihan umum kepala eksekutif sebelum terlaksana pada 8 Mei lalu dengan calon tunggal John Lee.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement