Protes telah berkecamuk sejak April, dengan para demonstran menyalahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahnya. Mereka dituduh membuat kesalahan kebijakan yang melumpuhkan ekonomi dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.
Pada Mei, gelombang protes dengan kekerasan memaksa saudara laki-laki Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa untuk mundur. Penggantinya, Ranil Wickremesinghe, mengandalkan paket bail-out dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan bantuan dari negara-negara sahabat seperti India dan Cina untuk menjaga perekonomian tetap bertahan.
Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press pekan lalu, Wickremesinghe mengatakan, dia khawatir kekurangan pangan akan berlanjut hingga 2024. Kondisi ini akibat perang di Ukraina mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan harga beberapa komoditas melonjak.
Kesulitan ekonomi Sri Lanka diperparah oleh larangan tahun lalu pada pupuk kimia impor yang membuat marah petani dan merusak panen. Larangan itu dicabut setelah enam bulan, tetapi kerusakan sudah terjadi, yang menyebabkan kekurangan pangan.
Pejabat pemerintah telah diberikan libur setiap hari Jumat selama tiga bulan untuk menghemat bahan bakar dan menanam buah dan sayuran secara mandiri karena cadangan makanan menipis. Menurut data resmi, tingkat inflasi untuk makanan adalah 57 persen dan 70 persen rumah tangga di Sri Lanka yang disurvei oleh UNICEF pada Mei melaporkan pengurangan konsumsi makanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
