REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Kelompok hak asasi manusia, Amnesty International pada Kamis (4/8/2022) menuduh Ukraina membahayakan warga sipil dengan menempatkan pasukan di daerah pemukiman selama invasi Rusia. Amnesty International mengatakan, Kiev telah melakukan propaganda dan menyebarkan disinformasi, serupa dengan Rusia.
Staf Amnesty International berkunjung ke beberapa daerah garis depan di timur dan selatan Ukraina dari April hingga Juli. Dalam kunjungan tersebut, staf Amnesty International melihat pasukan Ukraina membangun pangkalan, dan mengoperasikan sistem senjata di beberapa daerah pemukiman penduduk.
"Kami telah mendokumentasikan pola pasukan Ukraina yang menempatkan warga sipil dalam risiko dan melanggar hukum perang ketika mereka beroperasi di daerah berpenduduk," kata laporan itu mengutip Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard.
Callamard meminta pemerintah Ukraina untuk memastikan bahwa pasukannya ditempatkan jauh dari daerah berpenduduk, atau agar semua warga sipil dievakuasi dari daerah tersebut terlebih dahulu. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengecam laporan Amnesty International. Zelenskyy menuduh kelompok itu bersekongkol dengan Rusia.
"Kelompok hak asasi manusia (Amnesty International) berusaha mengalihkan tanggung jawab dari penyerang kepada korban," ujar Zelenskyy.
Dalam pesan video pada malam hari, Zelenskyy mengatakan, Amnesty International mencoba untuk mengampuni negara teroris. Zelenskyy kerap menggunakan istilah negara teroris untuk Rusia.
"Tidak mungkin setiap serangan Rusia ke Ukraina dapat dibenarkan. Siapa pun yang memberi amnesti kepada Rusia dan yang secara artifisial menciptakan konteks informasi semacam itu, di mana beberapa serangan teroris dapat dibenarkan atau dianggap dapat dimengerti, maka mereka membantu para teroris. Dan jika ada laporan manipulatif seperti itu, maka Anda berbagi turut tanggung jawab atas pembunuhan warga sipil," kata Zelenskyy.
Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Malyar, mengatakan, Amnesty International gagal mengkritik tindakan Rusia. "Laporan itu seperti mempelajari tindakan korban tanpa mempertimbangkan tindakan bersenjata," ujarnya.
Pejabat Ukraina mengatakan, mereka mengambil setiap tindakan untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah garis depan. Sementara itu, Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam serangan yang digambarkan sebagai "operasi militer khusus".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
