REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pria-pria berusia masuk militer berbondong-bondong melarikan diri dari Rusia pada Jumat (23/9/2022). Mereka memenuhi pesawat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di penyeberangan perbatasan.
Layanan peta daring Rusia Yandex Maps menyatakan, dikutip AP, Sabtu (24/9/2022), antrean yang membentang sejauh 10 kilometer terbentuk di jalan menuju perbatasan selatan dengan Georgia. Sedangkan antrean mobil begitu panjang di perbatasan dengan Kazakhstan sehingga beberapa orang meninggalkan kendaraan dan memilih berjalan kaki.
Lusinan penerbangan dari Rusia dengan tiket yang dijual dengan harga setinggi langit membawa para gerombolan pria ke tujuan internasional seperti Turki, Armenia, Azerbaijan, dan Serbia. Negara-negara tersebut tidak memerlukan visa bagi orang Rusia yang ingin berkunjung.
Salah seorang warga Rusia yang mencapai Turki adalah seorang laki-laki berusia 41 tahun yang mendarat di Istanbul dengan sebuah koper dan ransel bernama Yevgeny. Dia berencana untuk memulai hidup baru di Israel.
"Saya menentang perang ini, dan saya tidak akan menjadi bagian darinya. Aku tidak akan menjadi seorang pembunuh. Saya tidak akan membunuh orang," kata pria yang menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang.
Yevgeny memutuskan untuk melarikan diri setelah Putin mengumumkan panggilan militer parsial pada Rabu (21/9/2022). Jumlah total cadangan militer yang akan terlibat bisa mencapai 300 ribu orang.
Selain memilih beberapa negara yang tidak memiliki keterikatan erat dengan Rusia, beberapa pria melarikan diri ke Belarusia, sekutu dekat Rusia. Keputusan itu pun membawa risiko.
Surat kabar independen tertua di Belarus Nasha Niva melaporkan, dinas keamanan Belarusia diperintahkan untuk melacak orang-orang Rusia yang melarikan diri dari wajib militer. Mereka yang menemukan mereka di hotel dan apartemen sewaan harus melaporkannya kepada pihak berwenang Rusia.
Sedangkan pihak berwenang Rusia mencoba menenangkan publik yang cemas tentang rancangan tersebut. Legislator memperkenalkan Rancangan Undang-Undang yang akan menangguhkan atau mengurangi pembayaran pinjaman bagi dipanggil untuk bertugas.
Peserta wajib militer akan memiliki status yang sama dengan tentara profesional dan dibayar sama. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, banyak orang yang bekerja di bidang teknologi tinggi, komunikasi, atau keuangan akan dibebaskan dari tugas tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika