Pemerintah China telah membantah laporan Bloomberg yang menyebut mereka mereklamasi tanah di sekitar Kepulauan Spartly di LCS. “Laporan Bloomberg sama sekali tidak benar. Menahan diri dari tindakan di pulau dan terumbu karang yang saat ini tak berpenghuni dari Kepulauan Nansha adalah pemahaman umum yang serius yang dicapai oleh Cina dan negara-negara ASEAN dalam Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). China selalu dengan tegas mematuhinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam pengarahan pers, 21 Desember lalu.
Mao pun merespons tentang keprihatinan yang disuarakan Filipina. Menurutnya, saat ini Beijing dan Manila menikmati momentum yang baik. “Kedua belah pihak akan terus menangani masalah maritim dengan baik lewat konsultasi yang bersahabat,” ucapnya.
Pada 20 Desember lalu, Bloomberg, mengutip gambar satelit yang diperoleh dari pejabat Amerika Serikat (AS), melaporkan bahwa terdapat formasi daratan baru yang muncul di sekitar Kepulauan Spartly. Sebuah kapal Cina dengan eskavator hidrolik terlihat beroperasi selama bertahun-tahun di sana. “Kami sangat prihatin karena kegiatan seperti itu bertentangan dengan usaha penahanan diri DOC dan 2016 Arbitral Award,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina merespons laporan tersebut.
China diketahui telah mengabaikan putusan Permanent Court of Arbitration yang menyebut klaim historisnya atas LCS tak berdasar. Ferdinand Marcos Jr telah menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Filipina. Sikap demikian berbeda dengan pendahulunya, yakni Rodrigo Duterte, yang enggan mengkritik Beijing.
China diketahui mengklaim sebagian besar wilayah LCS sebagai bagian dari teritorialnya. Klaim itu ditolak sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Taiwan, yang hubungannya kerap memanas dengan China, turut menolak klaim tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
