REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Parlemen Maroko memutuskan untuk mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Parlemen Eropa, Senin (23/1/2023). Mereka akan melakukan evaluasi komprehensif setelah badan legislatif Uni Eropa (UE) mengkritik keadaan kebebasan pers di Maroko.
Keputusan tersebut mengikuti sidang pleno gabungan luar biasa dari dua majelis Parlemen Maroko di Rabat pada Senin. Kegiatan ini diadakan untuk membahas resolusi Parlemen Eropa dari pekan lalu.
Pernyataan bersama parlemen dibacakan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rachid Talbi Alami usai pemungutan suara dengan hasil 356-32 dengan 42 abstain. Kesepakatan ini menyatakan legislator Maroko menyebut resolusi itu sebagai serangan yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan kerajaan dan kemerdekaan serta kesucian lembaga peradilannya
Pekan lalu, legislator UE menyetujui resolusi tidak mengikat yang meminta otoritas Maroko untuk meningkatkan rasa hormat terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan media. Resolusi ini mengatakan, kebebasan pers di negara kerajaan Afrika Utara itu terus memburuk.
"Pengadilan yang adil dengan semua jaminan proses hukum bagi jurnalis yang dipenjara," ujar resolusi itu merujuk juga kepada Omar Radi, Soulaimane Raissouni, dan Taoufik Bouachrine.
Resolusi semacam itu tidak memaksa negara-negara anggota UE untuk bertindak memberikan sanksi. Namun kenyataan ini indikasi luas tentang sikap blok beranggotakan 450 juta orang itu tentang masalah-masalah tertentu.
Parlemen Maroko mengatakan, resolusi itu merusak kepercayaan dan merusak kemajuan yang telah dibuat selama bertahun-tahun. Maroko adalah mitra lama dan dapat dipercaya yang memainkan peran utama dalam melindungi hak dan kebebasan dan membela perdamaian dan keamanan regional dan internasional.
Pernyataan itu menegaskan, kerajaan tidak akan pernah menerima perwalian atau pelajaran dari siapa pun. Parlemen juga membela keputusan hakim dalam kasus-kasus yang disebutkan oleh resolusi Eropa.
Hukuman yang diberikan dinilai tidak ada hubungannya dengan jurnalisme atau kebebasan berbicara. Jurnalis yang dihukum menghadapi tuntutan kejahatan seperti kekerasan seksual dan memanfaatkan kelemahan orang.
Radi merupakan seorang jurnalis dan aktivis investigasi terkemuka. Dia dihukum pada 2021 atas tuduhan spionase dan kekerasan seksual hingga dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Radi membantah melakukan kesalahan dan kelompok HAM mengatakan tuduhan itu bermotif politik.
Radi menjadi subjek laporan Amnesti Internasional pada Juni 2020 yang mengatakan, pihak berwenang Maroko secara tidak sah telah memata-matai jurnalis tersebut melalui teleponnya. Mereka menggunakan perangkat lunak pengawasan yang canggih dan Pemerintah Maroko membantah klaim tersebut.
Sedangkan Raissouni dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena pelecehan seksual. Bouachrine dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena pelanggaran seksual.
Ikuti Whatsapp Channel Republika