REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan Barat yang memberondong Rusia dengan berbagai sanksi, tak lantas membuat Kremlin diam. Rusia juga menjatuhkan sanksi yang menyasar individu dan pejabat AS, termasuk Presiden Biden, Ibu Negara AS Jill Biden, hingga pendiri Facebook Mark Zuckerberg. Dilaporkan Washington Post (5/1/2023), sekitar 1.271 warga AS telah masuk dalam daftar sanksi Rusia.
Tidak seperti oligarki Rusia, yang dikenal suka bepergian dan mempunyai bisnis di negara Barat, warga AS jarang memiliki aset di wilayah Rusia untuk disita. Sejauh ini tidak ada laporan publik tentang siapa pun dalam daftar sanksi yang memiliki aset di Rusia.
Pada April 2022, Rusia memberlakukan sanksi balasan terhadap 398 anggota House of Representative Amerika Serikat (AS), dan 87 senator Kanada. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, semua yang ada dalam daftar akan dilarang mengunjungi Rusia. Tetapi kementerian tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Moskow bertindak setelah Washington menjatuhkan sanksi pada 328 anggota Duma Negara atau majelis rendah parlemen Rusia pada 24 Maret 2022 sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina. Melalui sanksi tersebut, semua properti yang dimiliki 328 anggota parlemen Rusia di Amerika Serikat diblokir. Washington juga melarang mereka melakukan transaksi apa pun dengan warga AS. Sementara pada 24 Februari, Kanada menambahkan 351 anggota Duma Negara Rusia ke dalam daftar sanksi.
Pada 1 April 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memberlakukan pembayaran gas kepada dengan mata uang rubel. Putin mengatakan, pembeli gas harus membuka rekening di bank Rusia.
Pembayaran gas dilakukan melalui rekening bank Rusia, dengan mata uang rubel. Jika pembeli menolak membayar dengan mata uang rubel, maka Rusia akan memotong pasokan gas mereka.
"Jika pembayaran tersebut tidak dilakukan, kami akan menganggap ini sebagai default di pihak pembeli, dengan semua konsekuensi berikutnya. Kami tidak menjual secara gratis, dan kami juga tidak akan melakukan amal, (konsekuensinya) yaitu, kontrak yang sudah berjalan akan dihentikan," ujar Putin.
Di bawah mekanisme yang ditetapkan oleh Putin, pembeli asing akan menggunakan rekening khusus di Gazprombank untuk membayar gas. Gazprombank akan membeli rubel atas nama pembeli gas dan mentransfer rubel ke rekening lain.
Putin mengatakan peralihan pembayaran gas ke rubel akan memperkuat kedaulatan Rusia. Dia mengatakan, Barat menggunakan sistem keuangan sebagai senjata. Menurutnya tidak masuk akal bagi Rusia untuk berdagang dalam dolar dan euro, ketika aset dalam mata uang itu dibekukan oleh Barat.
"Apa yang sebenarnya terjadi? Kami telah memasok konsumen Eropa dengan sumber daya kami, dalam hal ini gas. Mereka menerimanya, membayar kami dalam euro, yang kemudian mereka bekukan sendiri. Dalam hal ini, ada banyak alasan untuk percaya bahwa kami mengirimkan sebagian dari gas yang disediakan ke Eropa secara praktis tanpa biaya. Itu, tentu saja, tidak dapat berlanjut," kata Putin.
Putin mengatakan, Rusia masih menghargai reputasi bisnisnya. Rusia akan terus memenuhi kewajiban dalam kontrak gas dan lainnya. Pada Desember 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit untuk mengizinkan negara-negara Barat yang "tidak bersahabat" membayar utang bahan bakar dalam mata uang asing. Menurut keputusan tersebut, pelunasan hutang negara tidak berarti pengiriman gas Rusia kembali aktif.
Keputusan tersebut mengubah keputusan sebelumnya yang meminta pembayaran penjualan gas dari negara-negara yang “tidak bersahabat" dalam mata uang rubel. Putin menyebut negara Barat dan sekutunya yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia sebagai "negara tidak bersahabat".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
