REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Beberapa provinsi di Cina memberikan cuti panjang selama 30 hari kepada pengantin yang baru saja menikah, dengan harapan hal ini dapat mendorong meningkatkan angka kelahiran di Cina yang belakangan terus menurun. Hal itu disampaikan kata Juru Bicara Partai Komunis, kepada People's Daily Health, Selasa (21/2/2023).
Kebijakan Cuti pernikahan dihabiskan minimum di Cina adalah tiga hari, tetapi beberapa provinsi telah menetapkan kebijakan mereka sendiri untuk waktu cuti yang lebih banyak sejak Februari.
Provinsi Gansu di barat laut dan provinsi penghasil batu bara Shanxi sekarang memberi waktu cuti nikah 30 hari, sementara Shanghai memberi 10 haru dan Sichuan masih hanya tiga, menurut People\'s Daily Health.
"Memperpanjang cuti menikah adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan tingkat kesuburan," kata Yang Haiyang, dekan Institut Penelitian Pengembangan Sosial Universitas Keuangan dan Ekonomi Barat Daya Cina, seperti dikutip Reuters.
Perpanjangan cuti nikah terutama di beberapa provinsi dan kota dengan perkembangan ekonomi yang relatif lambat. Ia menambahkan, bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperluas angkatan kerja dan mendorong konsumsi.
Yang mengatakan sejumlah kebijakan pendukung lainnya masih diperlukan, termasuk subsidi perumahan dan cuti melahirkan bagi laki-laki. Populasi Cina terus menurun tahun lalu untuk pertama kalinya dalam enam dekade, menurut data resmi statistik- titik balik ini diperkirakan akan menandai dimulainya periode penurunan angka kelahiran yang panjang.
Tahun lalu, Cina mencatat tingkat kelahiran terendah, yaitu 6,77 kelahiran per 1.000 orang. Sebagian besar penurunan adalah hasil dari kebijakan "satu anak" yang diberlakukan antara tahun 1980 dan 2015, dan lonjakan biaya pendidikan yang membuat banyak orang Cina tidak memiliki lebih dari satu anak, atau bahkan memiliki anak sama sekali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
