REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol membela rencana kontroversial pemerintahan dalam memberi kompensasi kepada warga Korea yang diperbudak oleh perusahaan Jepang sebelum akhir Perang Dunia II. Yoon memutuskan untuk menggunakan dana lokal dalam rencana itu.
Yoon mengatakan pada Selasa (7/3/2023), penting bagi Seoul untuk membangun hubungan berorientasi pada masa depan dengan penjajahnya. “Jelas bahwa kerja sama berorientasi masa depan antara Korsel dan Jepang akan menjaga kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran tidak hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk seluruh dunia," ujar Yoon.
Keputusan terbaru ini dihasilkan dari upaya pemerintah untuk menghormati posisi para korban. Disamping itu, pemerintah Yoon juga mencari cara yang sejalan dengan kepentingan bersama dan perkembangan masa depan Korsel dan Jepang.
Rencana tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kebuntuan selama bertahun-tahun dengan Jepang. Dengan keputusan terbaru dinilai akan semakin memperkuat kerja sama keamanan antara Seoul, Tokyo, dan Washington untuk mengatasi ancaman nuklir Pyongyang dengan lebih baik dan melawan pengaruh regional Beijing.
Tapi keputusan tersebut mendapat tentangan sengit dari para korban kerja paksa, pendukungnya, dan politisi oposisi liberal. Mereka menyebutnya sebagai penyerahan diplomatik dan menuntut pembayaran langsung dan permintaan maaf baru dari Jepang atas masalah tersebut.
Rencana pembayaran kompensasi dari dana lokal ini diumumkan pada Senin (6/3/2023). Tindakan ini akan menawarkan reparasi melalui yayasan yang dikelola negara kepada sekelompok korban kerja paksa yang telah memenangkan tuntutan hukum terhadap mantan majikan mereka di Jepang.
Jepang bersikeras semua masalah kompensasi diselesaikan oleh perjanjian 1965 yang menormalkan hubungan antara kedua negara. Padahal Tokyo menjajah Semenanjung Korea selama 35 tahun hingga akhir Perang Dunia II.
Uang untuk mengkompensasi para korban kerja paksa kemungkinan besar berasal dari perusahaan Korsel yang mendapat manfaat dari kesepakatan 1965 itu. Dana itu juga akan dibantu dari bantuan ekonomi dan pinjaman ratusan juta dolar dari Tokyo ke Seoul.
Skema ini digunakan dalam proyek pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk raksasa baja POSCO. Perusahan ini mengatakan akan mempertimbangkan untuk memberikan kontribusi dana jika diminta.
Yoon mengatakan, sangat penting bagi Korsel untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang yang memburuk dalam beberapa tahun terakhir. “Jepang telah berubah dari agresor militeristik menjadi mitra yang berbagi nilai-nilai universal dengan kami dan bekerja sama dengan kami dalam keamanan, ekonomi, sains dan teknologi, dan agenda global,” kata Yoon pada rapat Kabinet.
Hubungan kedua negara terus renggang akibat keluhan terkait dengan pemerintahan brutal Jepang di Korea dari 1910 hingga 1945. Ratusan ribu orang Korea dimobilisasi sebagai pekerja paksa untuk perusahaan Jepang. Mereka juga menjadi budak seks di Rumah bordil yang dikelola militer Tokyo selama Perang Dunia II selama periode itu.
Rencana Seoul untuk menyelesaikan masalah kerja paksa bisa menjadi pertaruhan politik bagi Yoon di dalam negeri. Banyak orang masih menyimpan kebencian mendalam terhadap Jepang atas pendudukan kolonialnya.
Beberapa jam setelah Seoul mengumumkan rencana kompensasinya, Korsel dan Jepang mengatakan mereka merencanakan pembicaraan untuk memulihkan hubungan dagang mereka. Korsel juga menangguhkan kasus yang dibawanya ke Organisasi Perdagangan Dunia atas pembatasan perdagangan Jepang.
Kemudian sehari kemudian, ratusan anggota parlemen dan aktivis oposisi bergabung dengan dua korban kerja paksa dalam protes di Majelis Nasional, memegang tanda bertuliskan 'Keluar dari Diplomasi Memalukan Yoon Suk Yeol.'
"Saya tidak akan menerima (uang Korsel) bahkan jika saya mati kelaparan," kata Yang Geum-deok, salah satu penggugat yang memenangkan ganti rugi terhadap Mitsubishi, dalam rapat umum tersebut.
Pemerintah Korsel sebelumnya menuduh Jepang mempersenjatai perdagangan dan kemudian mengancam akan mengakhiri perjanjian pembagian intelijen militer dengan Tokyo. Tindakan ini simbol utama dari kerja sama keamanan tiga arah dengan Washington. Korsel akhirnya mundur dan mempertahankan kesepakatan itu setelah ditekan oleh pemerintahan Donald Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
