REPUBLIKA.CO.ID, RABAT – Istana Kerajaan Maroko mendesak partai Islam terbesar di sana, Justice and Development Party (PJD) berhenti mengkritik kebijakan normalisasi hubungan Maroko dengan Israel. Normalisasi dilakukan pada akhir 2020.
Pekan lalu, PJD melontarkan kritik kepada pemerintah atas sikap menlu Maroko yang dianggap membela Israel terkait kekerasan terhadap warga Palestina.
’’Sekretariat jenderal mengecam sikap menteri luar negeri yang terlihat membela Zionis,’’ demikian pernyataan PJD pekan lalu seperti dikutip laman berita Middle East Monitor, Senin (13/3/2023). Padahal, pada saat bersamaan Israel terus melakukan kejahatan terhadap saudara di Palestina.
Kekerasan yang melibatkan Israel dan Palestina kini menjadi tantangan bagi negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel.
Maroko melakukan normalisasi dimediasi pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Sebagai imbalannya, Washington mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Wilayah sengketa di mana Front Polisario yang didukung Aljazair hendak menjadikannya sebagai negera tersendiri.
Merespons PJD, Istana menegaskan ''Kebijakan luar negeri Maroko merupakan hak prerogatif raja dan bukan subjek untuk dikritik.'' Sejak memulihkan hubungan, Maroko dan Israel menandatangani kesepakatan kerja sama, termasuk pakta pertahanan.
Di sisi lain, posisi resmi Maroko terkait Palestina-Israel, negeri ini mendukung solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
