REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Jepang menyusun rencana baru untuk meningkatkan pengasuhan anak selama tiga tahun mendatang pada Jumat (31/3/2023). Tindakan ini untuk membendung penurunan angka kelahiran yang tiada henti di negara itu.
Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah akan mengambil langkah-langkah seperti perluasan tunjangan anak yang diberikan tanpa batas penghasilan. Sementara pemerintah telah mengalokasikan 6,1 triliun yen untuk langkah-langkah dalam menahan penurunan jumlah anak-anak, anggota parlemen senior dari partai yang berkuasa dikutip oleh media menuntut tambahan delapan triliun yen untuk mendanai langkah-langkah baru tersebut.
"Tingkatkan tunjangan anak saja bisa menelan biaya 2-3 triliun yen. Kedengarannya seperti pesta belanja lama yang sama, yang tidak selalu membantu membalikkan tingkat kelahiran," kata mantan anggota dewan bank sentral dan sekarang ekonon di Institut Riset Nomura Takahide Kiuchi.
"Pemerintah mungkin akan menerbitkan obligasi tambahan, dengan alasan bahwa obligasi berorientasi pendidikan membantu generasi mendatang," ujarnya.
Perdana Menteri Fumio Kishida telah berulang kali bersumpah untuk menggandakan pengeluaran terkait pengasuhan anak. Namun dia menghindari menguraikan rincian.
Menteri Keuangan Shunichi Suzuki mengatakan, Jepang harus mencari sumber pendapatan permanen untuk mendanai kebijakan pengasuhan anak. Namun dia menyuarakan kehati-hatian atas gagasan mengeluarkan utang tambahan.
Kepala misi Dana Moneter Internasional Jepang Ranil Salgado mendesak pemeirntah untuk menargetkan insentif keuangan semacam itu terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah. "Semua orang mengakui dukungan pengasuhan anak penting mengingat kebutuhan Jepang untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan. Hanya saja kami masih yakin langkah-langkah itu bisa, atau dukungan apa pun, harus ditargetkan," katanya dalam pengarahan daring.
Jepang adalah salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia. Jumlah kelahiran jatuh di bawah 800 ribu untuk pertama kalinya, mencapai puncaknya pada 2,09 juta pada 1973.
Ikuti Whatsapp Channel Republika