Jumat 14 Apr 2023 17:24 WIB

Bagaimana AS Menangani Kebocoran Dokumen Penting?

AS bergulat dengan paradoks membagikan atau menyimpan data intelijen

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Pentagon di Arlington, Virginia, AS, (12/042023). Dokumen militer rahasia yang bocor secara online menimbulkan risiko yang sangat serius bagi keamanan nasional, menurut pejabat Pentagon. Itu termasuk dokumen yang merinci penilaian AS atas perang di Ukraina.
Foto: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Pentagon di Arlington, Virginia, AS, (12/042023). Dokumen militer rahasia yang bocor secara online menimbulkan risiko yang sangat serius bagi keamanan nasional, menurut pejabat Pentagon. Itu termasuk dokumen yang merinci penilaian AS atas perang di Ukraina.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kebocoran dokumen intelijen AS menggambarkan paradoks spycraft, yaitu menyimpan rahasia dengan membatasi distribusinya, atau membagikan data intelijen untuk mengantisipasi bahaya seperti serangan 11 September 2001 lainnya. Menyeimbangkan tuntutan kembar tersebut merupakan tantangan utama bagi Presiden AS Joe Biden.

Pemerintahan Biden berupaya mencegah kebocoran data intelijen untuk melindungi keamanan AS, dan memastikan sekutu berbagi informasi intelijen.  FBI pada Kamis (13/4/2023) menangkap Jack Douglas Teixeira (21 tahun) seorang anggota Garda Nasional Udara AS. Dia merupakan pelaku yang membocorkan dokumen rahasia negara di media sosial.

Baca Juga

Mantan pejabat AS mengatakan, kebocoran dokumen ini kemungkinan akan mendorong kecenderungan keras untuk membatasi aliran informasi, sehingga mempersulit pejabat keamanan untuk mencegah bahaya seperti serangan pada 2001 di New York dan Washington. Pentagon mengatakan, pihaknya sedang meninjau dan memperbarui daftar distribusi dokumen rahasia.

"Gagasan bahwa seorang penerbang berusia 21 tahun memiliki akses ke semua (dokumen) ini menunjukkan bahwa pasca-9/11 ada penekanan pada berbagi informasi, sehingga kami dapat menghubungkan titik-titik, kami telah membagikan informasi secara berlebihan," kata mantan senior Dewan Keamanan Nasional dan pejabat kongres, Michael Allen.

"(Pemerintah AS) akan bereaksi berlebihan dalam kasus ini. Mereka akan sangat membatasi distribusi jenis dokumen ini dan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya tidak akan memiliki akses ke dokumen itu lagi. Saya akan mendesak mereka untuk melakukan pendekatan yang lebih tajam," tambah Allen.

Setelah serangan pada 2001 oleh militan Alqaeda, AS mempermudah pembagian data intelijen di seluruh lembaga pemerintah. Laporan Komisi 9/11 pada 2004 menganjurkan lebih banyak pembagian informasi. Komisi tersebut menyalahkan badan keamanan AS karena menjunjung budaya perlindungan informasi yang perlu diketahui, ketimbang mempromosikan budaya integrasi untuk berbagi. Dengan perubahan kebijakan itu, maka lebih banyak orang sekarang dapat melihat informasi rahasia.

"Salah satu hal yang kami pelajari dari 9/11 adalah kami benar-benar perlu berbagi informasi. Namun kebocoran dokumen dapat merusak kebijakan berbagi informasi yang bermanfaat itu."

kata mantan inspektur jenderal Komunitas Intelijen AS, Michael Atkinson.

Pemerintah bergerak untuk memperketat akses informasi intelijen pada 2013, setelah hampir 750.000 dokumen diplomatik dan militer AS yang terklasifikasi dan tidak terklasifikasi muncul di Wikileaks. Pelaku dibalik kebocoran data tersebut yaitu Chelsea Manning, yang saat itu adalah seorang analis intelijen Angkatan Darat AS yang dikenal sebagai Bradley Manning.

Sebagai tanggapan, pemerintahan Obama melembagakan Program Insider Threat yang mengharuskan lembaga AS untuk meningkatkan perlindungan terhadap dokumen penting. Program ini termasuk secara rutin memantau dan mengaudit jaringan komputer rahasia untuk mendeteksi, memantau, dan menganalisis perilaku pengguna yang tidak wajar untuk indikator penyalahgunaan.

Perubahan itu mungkin telah memberikan ukuran keamanan ekstra. Analis mengatakan, program keamanan pemerintah dirancang untuk mencegah kebocoran oleh mereka yang dimotivasi oleh ideologi atau keinginan untuk mendapatkan imbalan finansial. Berlawanan dengan motif lain seperti orang dalam yang berbagi rahasia untuk membesar-besarkan diri.  

Program Insider Threat mengharuskan pegawai pemerintah untuk melaporkan kesalahan penanganan materi rahasia dan pemindahannya dari fasilitas yang aman, perjalanan dan kontak luar negeri rekan kerja yang dirahasiakan, serta lonjakan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan.  Tetapi mereka tidak dapat melacak aktivitas online pribadi rekan kerja mereka, misalnya, mengunggah informasi rahasia untuk mengesankan orang lain.

Pakar kerahasiaan pemerintah AS di Federasi Ilmuwan Amerika, Steven Aftergood, mengatakan program pemerintahan Obama telah gagal mendeteksi dan menghalangi kebocoran. Tetapi Aftergood mencatat bahwa program itu dirancang untuk melawan ancaman yang berbeda.

"Program Insider Threat benar-benar dirancang sebagai tanggapan terhadap skenario Bradley Manning dan WikiLeaks saat itu di mana pengungkapan yang tidak sah memiliki motif ideologis atau politik. Itu adalah tanggapan terhadap ketidakadilan yang dirasakan, atau dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan AS," ujar Aftergood.

Aftergood mengatakan, kebocoran dokumen intelijen AS yang terbaru merupakan fenomena bahwa pelaku melakukan aksinya untuk pamer kepada teman-temannya. Aksi pelaku bertujuan untuk eksistensi diri.

"Ini adalah fenomena baru di mana kebocoran itu (bertujuan) untuk pamer ke teman-temannya. Ini adalah pembangkangan dari protokol keamanan bukan untuk tujuan yang dapat diidentifikasi selain dari kesenangan diri sendiri," kata Aftergood.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement