Senin 24 Apr 2023 00:07 WIB

WHO: 413 Korban Tewas Selama Pertempuran di Sudan

Sedikitnya sebanyak 413 korban tewas dan 3.551 orang terluka

Asap mengepul di atas kota selama pertempuran yang sedang berlangsung antara tentara Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Khartoum, Sudan, (19/4/2023). Perebutan kekuasaan meletus sejak 15 April antara tentara Sudan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mengakibatkan setidaknya 200 kematian menurut asosiasi dokter. di Sudan.
Foto: EPA-EFE/STRINGER
Asap mengepul di atas kota selama pertempuran yang sedang berlangsung antara tentara Sudan dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Khartoum, Sudan, (19/4/2023). Perebutan kekuasaan meletus sejak 15 April antara tentara Sudan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan paramiliter dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mengakibatkan setidaknya 200 kematian menurut asosiasi dokter. di Sudan.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa 413 korban tewas selama pertempuran militer di Sudan.

Menurut data pemerintah Sudan, sebanyak 413 korban tewas dan 3.551 orang terluka, kata Juru Bicara WHO Margaret Harris dalam konferensi pers Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (21/4/2023).

Sementara itu, badan anak-anak PBB (UNICEF) mengatakan sedikitnya sembilan anak dilaporkan tewas dalam pertempuran di Sudan, dan lebih dari 50 anak terluka parah.

Lebih lanjut Margaret mengatakan bahwa telah terjadi 11 serangan terhadap fasilitas kesehatan, termasuk 10 serangan sejak 15 April 2023.

"Menurut Kementerian Kesehatan di Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi sebanyak 20. Dan masih menurut angka Kementerian Kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan yang berisiko berhenti adalah 12," kata Harris.

Situasi tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada korban pertempuran, tetapi juga orang-orang lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dalam konferensi pers yang sama, Juru Bicara UNICEF James Elder menyuarakan keprihatinannya atas anak-anak yang harus membayar mahal atas pertempuran mematikan itu dengan banyak jatuhnya korban anak.

"Kami sekarang mendapat laporan sedikitnya sembilan anak tewas dan sedikitnya 50 terluka. Jumlah itu akan terus meningkat selama pertempuran berlanjut," ujar dia.

Tidak ada akses listrik

Elder mengatakan banyak orang di Sudan terjebak dan tidak memiliki akses listrik.

"Mereka takut kehabisan makanan, air, dan obat-obatan. Salah satu keprihatinan serius kami adalah tentang rumah-rumah sakit yang diserang," kata dia.

Lebih lanjut Elder menjelaskan bahwa sebelum terjadinya konflik militer terbaru, Sudan sudah menjadi salah satu negara dengan tingkat kasus malnutrisi pada anak tertinggi di dunia, .

"Dan kami sekarang menghadapi situasi di mana dukungan penyelamat hidup kritis bagi sekitar 50.000 anak terancam," tutur dia.

Pertempuran itu juga menimbulkan risiko terhadap "rantai dingin" di Sudan, termasuk untuk pengadaan vaksin dan insulin senilai lebih dari 40 juta dolar AS (sekitar Rp597,4 miliar) karena terputusnya pasokan listrik dan ketidakmampuan untuk mengisi kembali generator dengan bahan bakar.

UNICEF juga mendapat laporan tentang anak-anak yang berlindung di sekolah dan pusat perawatan sementara pertempuran berkecamuk di sekitar mereka, dan rumah sakit anak-anak terpaksa dievakuasi saat baku tembak semakin dekat.

Elder mengatakan bahwa sebelum meningkatnya kekerasan di Sudan, kebutuhan kemanusiaan untuk anak-anak di negara itu tinggi, dengan tiga perempat anak diperkirakan hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Pada saat yang sama, sebanyak 11,5 juta anak dan anggota masyarakat membutuhkan layanan air dan sanitasi darurat, 7 juta anak putus sekolah, dan lebih dari 600.000 anak menderita gizi buruk akut yang parah.

Pertempuran meletus pada 15 April 2023 antara tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di Ibu Kota Khartoum dan sekitarnya.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam suatu langkah yang oleh kekuatan politik disebut sebagai kudeta.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement