REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan merupakan presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan umum. Dia memenangkan referendum yang memusatkan kekuasaan di tangan presiden.
Tak hanya itu, Erdogan telah melampaui masa jabatan Mustafa Kemal Ataturk yang memimpin Turki selama 15 tahun. Erdogan menjadi pemimpin terlama di Turki. Erdogan, yang telah mendominasi politik Turki selama dua dekade, berusaha untuk memperpanjang kekuasaannya selama lima tahun mendatang dalam pemilihan presiden
Karier politik Erdogan bermula pada 1970-an di Beyoglu, distrik Istanbul yang mencakup rumah masa kecilnya di Kasimpasa, lingkungan kelas pekerja di lereng yang mengarah dari toko-toko mewah di Jalan Istiqlal ke perairan Tanduk Emas. Peran politik pertama Erdogan berlangsung pada 1976. Ketika itu, dia menjabat sebagai kepala cabang pemuda Beyoglu dari Partai Keselamatan Nasional, yang dipimpin oleh Necmettin Erbakan, calon perdana menteri yang dipandang luas sebagai mentor Erdogan.
Pada 1994, Erdogan menjadi walikota Istanbul. Ketika itu, dia menangani banyak masalah yang dihadapi penduduk seperti polusi udara, pengumpulan sampah, dan kekurangan air bersih. Empat tahun kemudian dia menarik perhatian pengadilan karena membacakan puisi kontroversial. Hal ini menyebabkan dia mendapatkan hukuman penjara empat bulan karena menghasut diskriminasi agama.
Erdogan keluar dari penjara pada Juli 1999 dengan larangan berpolitik yang masih berlaku. Dua tahun kemudian Erdogan kemudian membentuk Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK).
Lima belas bulan setelah didirikan, partai tersebut memenangkan pemilu pada 2002. Karena larangan politiknya, Erdogan tidak dapat menjabat sebagai perdana menteri hingga Maret tahun berikutnya. Para pengamat berpendapat, mereka telah melihat perubahan dramatis dalam politik Erdogan sejak berkuasa.
Sebagian besar komentator melihat dekade pertama pemerintahan Partai AK, pemerintah merangkul reformasi demokrasi ketika Turki berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa. Erdogan dipuji oleh kaum liberal di dalam dan luar negeri karena melonggarkan cengkeraman militer di negara itu dan menangani hak-hak perempuan dan minoritas.
Namun, dalam 10 tahun terakhir, Erdogan telah dikritik karena mengadopsi pandangan yang lebih otoriter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika