Rabu 17 May 2023 12:52 WIB

Cina Kecam Kunjungan Mantan PM Inggris Liz Truss ke Taiwan

Truss jadi politisi Inggris paling terkenal yang berkunjung ke Taipei sejak Thatcher

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani
Pemerintah Cina mengecam kunjungan mantan perdana Inggris Liz Truss ke Taiwan.
Foto: AP/Frank Augstein
Pemerintah Cina mengecam kunjungan mantan perdana Inggris Liz Truss ke Taiwan.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Pemerintah Cina mengecam kunjungan mantan perdana Inggris Liz Truss ke Taiwan. Beijing mendesak Truss berhenti mempertontonkan pertunjukan politik dan mendukung “kelompok separatis” kemerdekaan Taiwan.

"Kami mendesak politisi Inggris yang relevan untuk memperbaiki kesalahannya, berhenti membuat pertunjukan politik dengan mempersoalkan Taiwan, dan berhenti berkomplot serta mendukung pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan'," kata juru bicara Kedutaan Besar Cina di London dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs web kedutaan, Selasa (16/5/2023).

Baca Juga

Menurut juru bicara tersebut, kunjungan Truss ke Taiwan telah mengungkap “niat jahat” pihak-pihak dalam isu Taiwan. "Truss dan sejenisnya berkolusi dengan pasukan separatis 'kemerdekaan Taiwan' untuk memprovokasi konfrontasi dan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan," ujarnya.

Truss diagendakan tiba di Taiwan pada Rabu (17/5/2023). Dia menjadi politisi Inggris paling terkenal yang berkunjung ke Taipei sejak mantan perdana menteri Margaret Thatcher melakukan lawatan ke sana pada 1990-an. Kunjungan Truss ke Taiwan dilakukan saat hubungan Inggris dan Cina berada pada periode terburuk dalam beberapa dekade.

Dalam kunjungannya, Truss akan berpidato di Prospect Foundation di Taipei. Pada kesempatan itu, dia bakal meminta Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menepati janji kampanyenya tahun lalu untuk menunjuk Cina sebagai “ancaman” strategis. Truss pun akan menyerukan agar Confucius Institutes yang berada di Inggris dan dikelola Pemerintah Cina segera ditutup. Sebagai gantinya, dia mendorong pembukaan pusat budaya yang dijalankan orang-orang dari Hong Kong dan Taiwan.

Dalam konteks geopolitik, Truss akan memperingatkan bahwa Barat tak dapat menghindari Perang Dingin baru dengan Cina. “Satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah apakah kita menenangkan dan mengakomodasi atau kita mengambil tindakan untuk mencegah konflik,” kata Truss dalam naskah pidato yang dirilis oleh kantornya.

Dalam pidatonya, Truss akan menyerang Rishi Sunak dan pemerintahan Barat lainnya berpegang teguh pada gagasan bahwa Cina dapat diajak bekerja sama dalam berbagai isu, seperti perubahan iklim, misalnya, seolah-olah tidak ada yang salah. “Tapi tanpa kebebasan dan demokrasi, tidak ada yang lain. Kami tahu apa yang terjadi pada lingkungan atau kesehatan dunia di bawah rezim totaliter yang tidak mengatakan kebenaran. Anda tidak bisa percaya sepatah kata pun yang mereka katakan,” kata Truss.

Kunjungan Truss ke Taiwan telah menimbulkan kegaduhan di Inggris. Dia dituduh terlibat dalam “pertikaian pedang” yang tidak bertanggung jawab dengan maksud mempertahankan relevansi politiknya. Partai Truss, yakni Conservative Party, bahkan melayangkan kritik terhadap lawatannya ke Taipei. “Ini adalah contoh terburuk dari diplomasi Instagram,” kata Conservative Party, mengingat kritik sebelumnya terhadap promosi diri Truss yang sangat intensif di media sosial.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri House of Commons Alicia Kearns juga angkat bicara atas kunjungan Truss ke Taiwan. “Perjalanan (Truss ke Taiwan) bersifat performatif, bukan substantif,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan the Guardian.

Kearns memprediksi, kunjungan Truss akan memperdalam masalah bagi Taiwan. Sementara itu, seorang juru bicara Truss mengungkapkan bahwa kunjungan Truss merupakan pemenuhan undangan dari Taiwan. “Mereka lebih baik mengetahui apa yang menjadi kepentingan rakyat Taiwan daripada (Kearns),” ucapnya.

Cina diketahui mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah negara merdeka dengan nama Republik Cina. Taiwan selalu menyebut bahwa Beijing tidak pernah memerintahnya dan tak berhak berbicara atas namanya. Situasi itu membuat hubungan kedua belah pihak dibekap ketegangan dan berpeluang memicu konfrontasi.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement