REPUBLIKA.CO.ID, LAHORE -- Polisi Pakistan terus melakukan pengepungan di sekitar rumah Imran Khan. Pengepungan berlangsung karena batas waktu 24 jam yang diberikan kepada Khan untuk menyerahkan tersangka kerusuhan. yang diduga berlindung di rumahnya akan berakhir pada Kamis (18/5/2023).
Pengepungan dan tuntutan pihak berwenang terhadap para tersangka telah membuat marah pendukung Khan. Hal ini meningkatkan kekhawatiran munculnya bentrokan antara mereka dan pasukan keamanan. Polisi mencari pelaku yang terlibat dalam protes kekerasan atas penahanan Khan baru-baru ini.
Pekan lalu, pendukung Khan menyerang fasilitas umum dan instalasi militer. Setidaknya 10 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi di seluruh negeri. Kekerasan mereda ketika Mahkamah Agung Pakistan memerintahkan pembebasan Khan.
Khan dibebaskan dari tahanan selama akhir pekan dan kembali ke rumahnya di distrik kelas atas Lahore, Provinsi Punjab. Puluhan pendukung Khan telah tinggal di kediamannya, bersama dengan penjaga pribadi. Polisi yang mengepung kediaman tersebut mengatakan, mereka ingin Khan menyerahkan 40 tersangka yang bersembunyi. Batas waktu Khan untuk menyerahkan para pelaku berakhir pada Kamis (18/5/2023) pukul 2 siang waktu setempat.
"Mungkin ini cicita terakhir saya sebelum penangkapan saya berikutnya. Polisi telah mengepung rumah saya," ujar Khan di Twitter.
Juru bicara pemerintah Provinsi Punjab, Amir Mir mengatakan, polisi siap menggunakan senjata api jika diserang. Mir mengatakan, setidaknya 3.400 tersangka yang terkait dengan bentrokan telah ditangkap dan polisi akan melakukan lebih banyak penggerebekan.
Pihak berwenang Pakistan mengatakan, mereka akan menuntut warga sipil yang terlibat dalam protes anti-pemerintah di pengadilan militer. Pengumuman tersebut menuai kritik dari kelompok advokasi Amnesti Internasional dan Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, yang menentang pengadilan warga sipil di pengadilan militer. Pengadilan militer di Pakistan biasanya diadakan secara tertutup. Hal ini dapat merampas beberapa hak dasar warga sipil, termasuk mengontrak pengacara pilihan mereka.
Khan digulingkan oleh mosi tidak percaya di Parlemen tahun lalu. Dia mengklaim penggulingan itu ilegal dan merupakan konspirasi Barat.
Khan sekarang menghadapi lebih dari 100 kasus hukum, terutama dengan tuduhan menghasut orang untuk melakukan kekerasan, mengancam pejabat, dan menentang larangan unjuk rasa. Dia juga menghadapi kasus korupsi bersama istrinya. Biro Akuntabilitas Nasional pada Kamis memanggil Khan dan istrinya untuk diinterogasi sehubungan dengan kasus korupsi. Namun, Khan kemungkinan akan mengabaikan panggilan dari otoritas antikorupsi untuk diinterogasi di Kota Rawalpindi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika