Ahad 21 May 2023 13:14 WIB

Cina Minta Negara G7 Berhenti Mendikte Negara Lain

Negara G7 terlalu mencampuri urusan dalam negeri Cina terutama soal Taiwan.

Foto selebaran yang disediakan oleh Tuan Rumah KTT G7 Hiroshima menunjukkan (kiri-kanan) Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Menteri Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden AS Joe Biden, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadiri sesi penjangkauan di Grand Prince Hotel Hiroshima selama KTT G7 Hiroshima di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. KTT G7 Hiroshima akan diadakan dari 19 hingga 21 Mei 2023.
Foto: EPA-EFE/G7 Hiroshima Summit Host
Foto selebaran yang disediakan oleh Tuan Rumah KTT G7 Hiroshima menunjukkan (kiri-kanan) Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Menteri Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden AS Joe Biden, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menghadiri sesi penjangkauan di Grand Prince Hotel Hiroshima selama KTT G7 Hiroshima di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. KTT G7 Hiroshima akan diadakan dari 19 hingga 21 Mei 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Cina mengkritik pernyataan yang dikeluarkan para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) dalam KTT di Hiroshima karena dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Cina terutama soal Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan Beijing sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang komunike tersebut. Cina menegaskan penyelesaian masalah Taiwan harus diputuskan oleh rakyat Cina.

Baca Juga

Dalam sebuah komunike yang dirilis Sabtu (20/5/2023), para pemimpin G7 meminta Cina yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, agar menyelesaikan konflik Taiwan dengan cara damai.

Beijing menegaskan akan menyatukan kembali Taiwan dengan daratan Cina meski dengan jalan kekerasan.

G7 adalah organisasi tujuh negara maju yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada, ditambah Uni Eropa.

"Tidak seorang pun boleh meremehkan tekad, keteguhan hati, dan kemampuan rakyat Cina dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Cina," kata Kementerian Luar Negeri Cina.

G7 juga mengatakan akan meluncurkan platform mencegah praktik-praktik pemaksaan ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk memburu tujuan politik.

Namun, Beijing mengatakan justru Amerika Serikat yang terlibat dalam pemaksaan dengan mempolitisasi dan memanfaatkan hubungan ekonomi dan perdagangan sebagai senjata politik. Pernyataan itu mengacu kepada sanksi-sanksi sepihak dan aksi-aksi paksa Washington yang mengganggu rantai industri dan pasokan.

Mengenai kekhawatiran G7 tentang situasi hak asasi manusia di Cina, Cina menegaskan bahwa urusan Hong Kong, Xinjiang dan Tibet adalah urusan dalam negeri Cina.

Beijing dengan tegas menentang campur tangan kekuatan luar dalam urusan tersebut dengan dalih hak asasi manusia.

Menanggapi kekhawatiran G7 atas perilaku Beijing di Laut Cina Timur dan Selatan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Cina adalah "pembela dan pelaku aturan hukum maritim internasional".

Beijing memperingatkan agar tidak menggunakan masalah maritim sebagai pendorong untuk perpecahan antara negara-negara regional dan memicu konfrontasi di kawasan.

Beijing mendesak G7 agar berhenti mendikte negara lain dan "kembali ke jalan yang benar, yaitu dialog dan kerja sama.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement