REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu (24/5/2023) mengesahkan anggaran dua tahun yang baru. Langkah ini dapat membawa stabilitas pada koalisinya dan membuka jalan untuk melanjutkan agenda agama dan pro-pemukimannya.
Anggaran itu dapat membuat Netanyahu tenang di dalam koalisi partai ultra-Ortodoks dan ultranasionalisnya. Namun kritikus menuduh Netanyahu meningkatkan pengeluaran bagi sekutu ultra-Ortodoksnya untuk program-program keagamaan yang memiliki sedikit manfaat bagi ekonomi dan masyarakat luas.
Berdasarkan hasil voting dan debat panjang di parlemen, anggaran untuk 2023 dan 2024 akhirnya disahkan dengan suara 64-56 di parlemen. Kesepakatan ini terjadi setelah negosiasi yang cukup tegang selama berminggu-minggu antara Netanyahu dan partai-partai dalam koalisinya.
"Kami telah menerima alatnya, kami menyingsingkan lengan baju kami dan akan bekerja," kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich setelah pemungutan suara untuk mengesahkan anggaran di parlemen.
Anggaran baru tersebut telah dikritik karena mengalokasikan hampir 4 miliar dolar AS untuk partai ultra-Ortodoks dan pro-pemukim. Dana itu akan mencakup peningkatan tunjangan kontroversial bagi pria ultra-Ortodoks untuk belajar penuh waktu di seminari agama, ketimbang bekerja atau bertugas di militer, yang wajib bagi sebagian besar pria sekuler.
Anggaran tersebut dialolasikan untuk sekolah ultra-Ortodoks, yang banyak dikritik karena tidak mengajarkan keterampilan seperti matematika dan bahasa Inggris yang dibutuhkan siswa di tempat kerja modern. Dana tersebut juga mencakup puluhan juta dolar bagi partai-partai pro-pemukim garis keras untuk mempromosikan proyek utama melalui kementerian yang mereka kendalikan.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang merupakan seorang pemimpin pemukim, mengatakan, dia berharap dapat menggandakan populasi pemukim Tepi Barat di tahun-tahun mendatang.
Komposisi dan agenda pemerintah telah memecah belah negara. Pada Selasa (23/5/2023) ribuan orang Israel menggelar protes di luar gedung parlemen untuk menentang pengesahan anggaran.
Demonstrasi yang lebih kecil atas anggaran itu terjadi setelah berbulan-bulan protes massa yang berkelanjutan terhadap serangkaian proposal untuk merombak sistem peradilan Israel. Para kritikus mengatakan, rencana itu akan menghancurkan sistem pemeriksaan dan keseimbangan negara, serta membahayakan demokrasi Israel.
Rencana itu telah menimbulkan kekhawatiran di luar negeri. Pada Maret, Netanyahu memutuskan untuk menunda pembahasan proposal reformasi peradilan. Namun setelah anggaran disahkan, Netanyahu mungkin menghadapi tekanan baru dari sekutunya untuk membawa kembali proposal reformasi peradilan di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika