REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Wakil menteri luar negeri Korea Utara mengatakan Pyongyang bersedia menggelar perundingan tingkat tinggi dengan Tokyo jika Jepang menunjukkan perubahan sikap terkait beberapa isu. Misalnya, penculikan warga Jepang oleh Korut, lapor media resmi Korut.

Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Korut Pak Sang Gil, yang dimuat Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Senin (29/5/2023), muncul setelah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida baru-baru ini menyatakan keinginan untuk memulai perundingan tingkat tinggi dengan Pyongyang guna mengatur pertemuan dengan Pemimpin Kim Jong Un.

Menurut KCNA, Pak mengatakan "tidak ada alasan bagi DPRK dan Jepang untuk tidak bertemu" jika Tokyo tidak "terbelenggu oleh masa lalu dan mencari jalan keluar untuk memperbaiki hubungan". DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.

Wakil menteri luar negeri itu mencatat bahwa Jepang "menuntut penyelesaian atas masalah penculikan," yang dia klaim "telah diselesaikan".

Pak berpendapat Kishida telah secara konsisten menyampaikan keinginan untuk melakukan pertemuan "tanpa prasyarat" setelah dia menjabat, tetapi menambahkan, "kami tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan dari itu."

Dia menambahkan bahwa Jepang harus menunjukkan kesediaannya untuk menyelesaikan sejumlah isu melalui aksi nyata daripada kata-kata belaka.

Menyusul laporan KCNA, Kishida menegaskan kembali kesediaannya untuk terlibat dalam perundingan dengan Korut, mengatakan dirinya sendiri mencoba menangani isu penculikan dengan tekad untuk menghadapinya secara langsung dan membuat kemajuan spesifik.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Hirokazu Matsuno, belum berkomentar dalam sebuah jumpa pers, karena khawatir dapat memengaruhi perundingan pada masa depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika