REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan rencana baru untuk mengakhiri deforestasi di Amazon pada 2030, Selasa (6/6/2023). Bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Marina Silva dan anggota kabinet lainnya, dia mempresentasikan rencana yang telah diterapkan selama masa jabatan pertamanya yang dimulai pada 2004.
"Brasil sangat bertanggung jawab atas keseimbangan iklim planet karena hutan hujan Amazon. Mencegah deforestasi Amazon akan membantu mengurangi pemanasan global," kata Lula dalam acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Istana Kepresidenan Planalto.
Sejak aturan mulai berlaku hingga 2012, deforestasi turun hingga 83 persen. Setelah itu, penembangan hutan meningkat 75 persen di bawah Presiden Jair Bolsonaro yang menangguhkan rencana tersebut. Pemerintahan sebelumnya mengganti aturan dengan operasi militer untuk memerangi kebakaran dan penebangan liar.
Rencana Lula mengusulkan pembuatan tiga juta hektare cagar alam baru. Pemerintah juga ingin menyita 50 persen lahan yang digunduli secara ilegal dan memperkuat pemantauan dengan mempekerjakan ribuan analis.
Rencana tersebut menyerukan penggunaan citra satelit dan data yang lebih besar. Upaya itu untuk melacak aktivitas kriminal, pengaturan sertifikat tanah, penciptaan insentif untuk pertanian berkelanjutan, dan penggunaan pendaftaran pedesaan untuk memantau pengelolaan hutan yang tepat.
“Brasil sekali lagi akan menjadi acuan global dalam keberlanjutan, mengatasi perubahan iklim, dan mencapai target pengurangan emisi karbon dan nol deforestasi,” kata Lula dikutip dari Anadolu Agency.
Brasil adalah penghasil gas rumah kaca terbesar kelima di dunia. Sebagian hutan negara itu sekarang melepaskan lebih banyak karbon daripada yang ditangkap akibat deforestasi dan kebakaran.
Presiden yang mulai menjabat pada 1 Januari 2023 itu menjadikan penggundulan hutan sebagai inti dari kebijakan lingkungannya. Namun, tampaknya presiden akan menghadapi beberapa kemunduran. Baru minggu lalu, Kongres Brasil memilih untuk menghapus tanggung jawab dari kementerian yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan dan masyarakat adat.
Silva menggambarkan keputusan kongres sebagai kemunduran. Namun dia mengatakan, pemerintah akan terus bekerja untuk menyelamatkan hutan hujan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika