REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel pada Ahad (18/6/2023) mengajukan rencana untuk menyetujui ribuan izin bangunan di wilayah pendudukan Tepi Barat. Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat dimasukkan dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel.
Dari total persetujuan itu, hanya 1.332 yang harus mendapatkan persetujuan akhir. Sementara sisanya masih melalui proses izin awal.
“Kami akan terus mengembangkan penyelesaian dan memperkuat cengkeraman Israel di wilayah tersebut,” kata Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.
Sebagian besar negara menganggap permukiman yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 itu ilegal. Kehadiran para pemukim ini merupakan salah satu isu mendasar dalam konflik Israel-Palestina.
Palestina berusaha untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat telah dibekukan sejak 2014.
Sejak resmi menjabat pada Januari, koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyetujui promosi lebih dari 7.000 unit rumah baru. Pemerintah juga mengubah undang-undang yang membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat permukiman yang sebelumnya telah dievakuasi. Kelompok pemukim Yahudi menyambut baik pengumuman tersebut.
“Orang-orang telah memilih untuk melanjutkan pembangunan di Yudea dan Samaria (sebutan untuk Tepi Barat berdasarkan alkitab Yahudi), Lembah Yordan, dan memang seharusnya begitu,” kata Shlomo Ne'eman, wali kota Dewan Regional Gush Etzion dan Ketua Dewan Yesha.
Menanggapi keputusan Israel, Otoritas Palestina akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (19/6/2023). Kelompok perlawanan Palestina, Hamas mengutuk langkah Israel tersebut.
"Kami tidak akan memberikan legitimasi (kepada Israel) atas tanah kami. Orang-orang kami akan menolaknya dengan segala cara," ujar pernyataan Hamas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
