Dan ia mengklaim tidak akan mengalami kerugian jika ada sanksi-sanksi baru terhadap bank-bank milik pemerintah Myanmar. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat hanya melakukan hal ini untuk menyebabkan kesulitan dalam ekonomi dan politik.

"Hal-hal seperti ini akan menyebabkan penundaan yang tidak perlu saat kita berjalan menuju sistem demokrasi multi-partai," kata Zaw Min Tun.

Salah satu laporan media Thailand, oleh Bangkok Business News, mengutip sumber-sumber Thailand, yang mengatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut akan berdampak pada Thailand dan negara-negara lain di kawasan ini secara finansial. Karena adanya hubungan dengan bank-bank lokal.

Kedutaan Besar AS mengatakan mereka telah melakukan pembicaraan rutin dengan pemerintah Thailand mengenai Myanmar, termasuk bagaimana cara mengurangi dampak potensial dari sanksi terhadap Thailand atau negara-negara lain.

Pemerintah Thailand yang didukung militer awal pekan ini mengadakan pembicaraan kontroversial, yang bertujuan untuk kembali terlibat dalam negosiasi dengan militer Myanmar. Thailand beralasan dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda perselisihan itu.

Bahkan ketika para diplomat tinggi dari negara-negara tetangga utama di Asia Tenggara terus menghindari junta. Para kritikus mengatakan pertemuan di Pattaya telah merusak pendekatan ASEAN yang bersatu terhadap krisis Myanmar.

Sementara pendekatan itu, berpusat pada rencana perdamaian yang disepakati dengan junta militer dua tahun lalu. Namun Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014, mengatakan pembicaraan masih berlangsung dan diperlukan untuk melindungi Thailand.

Ikuti Whatsapp Channel Republika