REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Malaysia mendukung proses penyelesaian krisis Myanmar yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan sesuai dengan konsensus yang telah disepakati. Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Diraja Dr Zambry Abd Kadir mengatakan Malaysia secara tegas menolak segala bentuk pertemuan dengan pihak-pihak di Myanmar yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan negara-negara anggota ASEAN.
"Pertemuan atau engagements dengan pihak Myanmar hendaklah melibatkan seluruh anggota ASEAN sesuai konsensusnya," kata Dato' Seri Zambry kepada wartawan usai Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta, Selasa (11/7/2023).
"Upaya ini memerlukan komitmen dari negara-negara anggota untuk memberikan kepercayaan itu kepada Indonesia selaku Ketua ASEAN," sambungnya.
Dia menambahkan bahwa Malaysia memberikan kepercayaan penuh kepada Indonesia untuk melaksanakan segala upaya apa pun yang telah disepakati bersama dalam penanganan isu Myanmar, termasuk dengan Konsensus Lima Poin. Dato' Seri Zambry melanjutkan bahwa tidak seharusnya ada negara atau pihak mana pun yang mengadakan pertemuan tandingan di luar ASEAN, sebab menurutnya usaha tersebut tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.
ASEAN terpecah ketika pemerintah Thailand pada bulan lalu mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar, yang selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan ASEAN sejak kudeta pada Februari 2021. Namun, beberapa anggota ASEAN menolak hadir dengan karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia terus mendorong dialog dalam penyelesaian krisis Myanmar. Melalui kantor utusan khusus ASEAN, Indonesia telah melakukan pendekatan dengan organisasi perlawanan etnis (EROs), wakil-wakil politik, serta organisasi masyarakat sipil di Myanmar.
"Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama," tutur Retno dalam jumpa pers pada 7 Juli lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
