REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Menteri Luar Negeri (Menlu) Cina Qin Gang batal menghadiri ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) ke-56 yang digelar di Jakarta pekan ini. Isu kesehatan menjadi alasan di balik batalnya partisipasi Qin dalam AMM.
“Penasihat Negara dan Menlu Qin Gang tidak dapat menghadiri pertemuan tingkat menteri ASEAN ini karena alasan kesehatan,” ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Wang Wenbin, Selasa (11/7/2023).
Wang tak memberi penjelasan mendetail tentang isu kesehatan yang dialami Qin hingga dia tak bisa menghadiri AMM ke-56 di Jakarta. Wang hanya menyebut bahwa partisipasi Qin Gang di AMM akan digantikan oleh Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Komite Sentral Partai Komunis Cina Wang Yi.
Sebelumnya Wang Yi diketahui menjabat sebagai menlu Cina. Posisinya sebagai menlu digantikan oleh Qin Gang pada Desember tahun lalu. Qin diagendakan menggelar pertemuan dengan para menlu ASEAN di sela-sela perhelatan AMM ke-56 pada Kamis (13/7/2023) mendatang. Pertemuan tersebut penting karena saat ini ASEAN sedang berusaha mempercepat pembahasan kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan.
Selain Qin Gang, Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken juga bakal berpartisipasi dalam AMM ke-56 di Jakarta. Bahkan, Blinken dijadwalkan akan menggelar jumpa pers di Jakarta pada Jumat (14/7/2023) malam.
Momen perhelatan AMM ke-56 ini bakal dimanfaatkan Blinken untuk mendorong negara anggota ASEAN mengambil tindakan lebih keras terhadap junta Myanmar dan menghadapi aksi agresif Cina di Laut Cina Selatan yang dipersengketakan.
“Kami benar-benar mengharapkan teman dan mitra kami di ASEAN untuk terus menurunkan perwakilan Myanmar di tingkat menteri ASEAN dan kami juga berharap dapat menemukan cara untuk meningkatkan tekanan pada rezim (junta Myanmar) untuk memaksa rezim tersebut mengakhiri kekerasannya dan kembali ke jalan demokrasi,” kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur Daniel Kritenbrink, Jumat (7/7/2023) pekan lalu.
Kritenbrink mengungkapkan, selain isu Myanmar, saat hadir di AMM, Blinken akan turut mengangkat persoalan tindakan agresif dan tak bertanggung jawab Cina di Laut Cina Selatan. Menurut Kritenbrink, terdapat tren peningkatan atas aksi-aksi berbahaya Beijing di wilayah perairan yang dipersengketakan tersebut.
“Ini bukan masalah membuat negara-negara mengikuti pandangan AS, ini masalah bekerja dengan mitra kami untuk memajukan pandangan dan visi bersama kami untuk kawasan ini, dan untuk mendorong kembali perilaku yang bertentangan dengan visi itu,” ucap Kritenbrink.
Cina diketahui mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya. Klaim itu ditentang sejumlah negara ASEAN yang wilayahnya turut mencakup perairan tersebut, seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Wilayah Laut Natuna Utara Indonesia juga bersinggungan langsung dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
