REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) merupakan satu-satunya badan negara di Singapura yang menyelidiki korupsi di sektor publik dan swasta. Badan ini menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir setelah Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran ditangkap pada Selasa (11/7/2023) terkait korupsi.
Selain Iswaran, taipan properti Ong Beng Seng, yang membawa ajang Formula One ke Singapura, juga ditangkap karena diduga terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Iswaran. Namun keduanya telah dibebaskan dengan jaminan.
Dilaporkan Channel News Asia, Sabtu (15/7/2023) scara terpisah pada Mei, CPIB memainkan peran penting dalam menyelidiki persewaan bungalo di Ridout Road oleh dua menteri pemerintah. Awal tahun ini, agensi tersebut juga mengeluarkan peringatan keras kepada enam mantan anggota staf manajemen senior Keppel Offshore & Marine atas keterlibatan mereka dalam suap yang diduga dibayarkan kepada pejabat negara Brasil untuk mendapatkan kontrak besar di sana.
CPIB berada di bawah Kantor Perdana Menteri (PMO) dan dipimpin oleh seorang direktur yang melapor langsung kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong. CPIB adalah badan independen yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas layanan publik dan mendorong transaksi bebas korupsi di sektor swasta.
Bagaimana awal mula CPIB terbentuk?
CPIB didirikan pada 1952 oleh pemerintah kolonial Inggris ketika cabang anti-korupsi dari Departemen Investigasi Kriminal kepolisian gagal melakukan tugasnya. Cabang anti-korupsi tidak mampu membatasi prevalensi korupsi polisi di Singapura pada era kolonial. Masalah memuncak ketika tiga detektif polisi membajak opium senilai 400 ribu dolar Singapura atau setara 303 ribu dolar AS di Pantai Punggol.
Beberapa polisi senior juga ditemukan terlibat. Namun hanya dua kasus yang ditangani karena ketidakmampuan cabang anti-korupsi tersebut untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Pemerintah kemudian membentuk tim untuk mengkaji kekurangan-kekurangan tersebut, dan CPIB dibentuk di bawah naungan Kejaksaan Agung.
Awalnya CPIB terdiri dari 13 petugas, yang sebagian besar diperbantukan ke biro tersebut. Kapasitas CPIB yang terbatas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, serta stigma sosial dalam menyelidiki sesama petugas polisi, membuat korupsi terus berkembang.
Pada 1959, keadaan berubah menjadi lebih baik ketika Singapura menjadi pemerintahan sendiri. Pemerintahan Partai Aksi Rakyat, yang dipimpin oleh pendiri Perdana Menteri Lee Kuan Yew, mulai berkuasa. Pemerintahan Lee mulai menanamkan sikap tanpa toleransi terhadap korupsi.
CPIB kemudian ditempatkan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri dan diberi ruang kantor sendiri di Stamford Road pada 1961 hingga 1984. Kantor CPIB sempat berpindah beberapa kali sebelum pindah ke lokasinya saat ini di Lengkok Bahru. CPIB berada di bawah pengawasan PMO antara 1963 dan 1965. Ketika Singapura merdeka pada 1965, CPIB berada di bawah Kamar Kejaksaan Agung hingga 1969.
Direktur CPIB dapat melapor kepada perdana menteri hingga presiden
CPIB melapor kepada perdana menteri, bukan kepada menteri atau otoritas pemerintah lainnya. Jika perdana menteri menolak untuk memberikan persetujuan kepada CPIB untuk melakukan penyelidikan atau melakukan penyelidikan atas suatu kasus, termasuk terhadap perdana menteri sendiri, direktur badan tersebut dapat meminta izin kepada presiden untuk melanjutkan penyelidikan.
Dalam makalah yang diterbitkan pada 2012 dengan judul Investigasi dan Penuntutan Pelanggaran Korupsi, mantan direktur operasi CPIB, Koh Teck Hin mengatakan, CPIB memiliki kemandirian fungsional sehingga tidak ada badan pemerintah yang dapat memengaruhi badan ini dalam upaya penegakan dan investigasi.
“Kita dapat menangani korupsi di semua bidang, di industri atau sektor bisnis apa pun, di semua cabang pemerintahan, peradilan, parlemen, partai politik, organisasi non-pemerintah. Tidak ada wilayah di mana hukum tidak mengizinkan CPIB untuk melakukan penyelidikan,” ujar Koh dalam makalah itu.
Dalam kasus Iswaran, Perdana Menteri Lee Hsien Loong diberi pengarahan oleh direktur CPIB pada 5 Juli mengenai kasus yang telah diungkap oleh biro tersebut. Direktur meminta persetujuan Lee untuk membuka penyelidikan formal. Lee memberikan persetujuannya dan penyelidikan formal dimulai pada 11 Juli.
Bagaimana kekuatan CPIB dalam memberantas korupsi di Singapura?
Ikuti Whatsapp Channel Republika
