REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI – Sengketa ladang gas di Teluk Persia menjadi tantangan awal rekonsiliasi Iran-Saudi yang dimediasi Cina pada Maret lalu. Saudi dan negara tetangga, Kuwait, secara bersama-sama mengeklaim ladang gas lepas pantai, Al-Durra.
Iran menyatakan berhak atas ladang gas tersebut, yang mereka sebut Arash. Kedua belah pihak melakukan pembicaraan di Iran pada Maret lalu, tetapi tak tercapai kesepakatan terkait demarkasi perbatasan dalam pengelolaan ladang gas Al-Durra.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, menuturkan, Iran tak akan menoleransi gangguan apa pun terhadap hak pengelolaan ladang gas itu. Ini menegaskan sikap menteri perminyakan yang disampaikan sehari sebelumnya.
"Kami siap berdialog dengan pihak Kuwait,’’ kata Kanaani kepada wartawan, Senin (31/7/2023). Jika tidak tercapai kesepakatan dalam pengelolaan bersama ladang gas ini, dia menjelaskan, Iran secara alami mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya ini dalam agenda.
Menteri perminyakan Kuwait mengatakan kepada Sky News Arabia pekan lalu, akan tetap melakukan pengeboran dan produksi tanpa menunggu tercapainya kesepakatan. Saudi memilih untuk memihak ke pihak Kuwait.
Menurut Saudi, kedua negara mempunyai kepemilikan eksklusif di ladang gas tersebut dan mendorong Iran kembali ke meja perundingan dengan Kuwait. Tahun lalu, Saudi dan Kuwait bersepakat untuk mengembangkan bersama ladang gas Al-Durra.
Mereka menargetkan bisa memproduksi 1 miliar kaki kubik gas alam dan 84 ribu barel gas cair per hari. Iran menganggap kesepakatan tersebut ilegal dan mestinya dilibatkan dalam rencana apapun terkait pengelolaan ladang gas dimaksud.
Belum jelas apakah sengketa ini atas ladang gas ini akan mengulang kejadian era 1960-an. Terjadi eskalasi tak hanya retorika. Ketegangan di Teluk Persia saat ini sudah meninggi. AS memperkuat militernya di perairan ini merespons penangkapan kapal tanker oleh Iran.
Konflik militer atas sengketa ladang gas....
Ikuti Whatsapp Channel Republika
