REPUBLIKA.CO.ID, KIEV – Pemerintah Ukraina membantah tudingan Moskow yang menyebutnya melancarkan serangan ke kapal sipil Rusia di Laut Hitam. Situasi keamanan di wilayah perairan tersebut menjadi tak menentu sejak Rusia memutuskan tak lagi memperpanjang partisipasinya dalam kesepakatan koridor gandum Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative (BSGI).
Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykahilo Podolyak, memprotes tudingan Rusia yang menyebut Kiev melakukan serangan ke kapal sipil di Laut Hitam. “Tidak diragukan lagi, pernyataan pejabat Rusia seperti itu adalah fiktif dan tidak mengandung sedikit pun kebenaran,” ujarnya, Selasa (1/8/2023).
Podolyak menegaskan Ukraina tidak akan melakukan tindakan semacam itu. “Ukraina belum pernah, tidak sedang, dan tidak akan menyerang kapal sipil atau objek sipil lainnya,” ucapnya.
Sebelumnya Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rusia mengatakan telah mengagalkan serangan dari kapal nirawak Ukraina yang membidik kapal pengangkut sipil di Laut Hitam. “Pada malam hari, rezim Kiev mencoba melakukan serangan teroris dengan tiga kapal tak berawak semi-submersible di kapal transportasi sipil Rusia menuju Selat Bosphorus di bagian barat daya Laut Hitam,” ungkap Kemenhan Rusia, Selasa.
Kemenhan Rusia mengungkapkan kapal Sergei Kotov dan Vasily Bykov terus melakukan misi patroli mereka di Laut Hitam. Sejak berakhirnya BSGI pada 18 Juli 2023 lalu, Rusia mengatakan akan memperlakukan setiap kapal yang meninggalkan atau memasuki pelabuhan Ukraina sebagai target yang valid. Hal itu menjadi isyarat bahwa Moskow tak segan membuka front pertempuran di wilayah perairan tersebut.
Rusia telah menolak memperpanjang masa aktif BSGI. Ketika memutuskan keluar dari perjanjian itu, Moskow menyatakan tak lagi menjamin keamanan di Laut Hitam. Alasan utama Rusia menolak memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa ketentuan terkait kepentingan Rusia dalam kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Tuntutan terkait penyambungan kembali Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank) ke sistem pembayaran SWIFT, misalnya, belum direalisasikan. Sanksi Barat yang menyebabkan komoditas pertanian dan pupuk Rusia tak bisa memasuki pasar global juga tak kunjung dicabut.
Alasan lain mengapa Rusia enggan memperpanjang BSGI adalah karena ia merasa kesepakatan tersebut sudah melenceng dari tujuan awal, yakni untuk memperlancar pengiriman komoditas pangan ke negara-negara miskin dan membutuhkan seperti di Afrika. Namun Moskow menilai Ukraina secara terang-terangan “mengkomersialkan” BSGI dan mengirim produk pertaniannya ke negara-negara maju, terutama Eropa. Sejak BSGI diberlakukan, lebih dari 32 juta ton kargo diekspor dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina.
Masa aktif BSGI telah diperpanjang tiga kali, yakni pada November 2022, serta Maret dan Mei 2023. Pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam diblokade setelah Rusia melancarkan agresi ke negara tersebut pada Februari 2022 lalu. Pada Juli 2022, Rusia dan Ukraina dengan bantuan mediasi Turki serta PBB menyepakati BSGI. Kesepakatan tersebut diteken di tengah kekhawatiran terjadinya krisis pangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.
Lewat BSGI, Moskow memberikan akses bagi Ukraina untuk mengekspor komoditas pertaniannya lewat tiga pelabuhannya di Laut Hitam. Sebagai gantinya, Moskow meminta operasi ekspor pertaniannya, termasuk pupuk, dibebaskan dari sanksi Barat. Rusia telah beberapa kali menyampaikan bahwa bagian dalam BSGI terkait pembebasan ekspor komoditas pertaniannya dari sanksi belum terealisasi. Hal itu menjadi salah satu faktor Moskow ingin keluar dari BSGI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
