REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan perjalanan baru bagi warga Hungaria sejak hari Selasa (1/8/2023), karena kekhawatiran bahwa identitas hampir 1 juta orang asing yang diberikan paspor Hungaria selama sembilan tahun tidak diverifikasi dengan baik, menurut Kedutaan Besar AS dan seorang pejabat pemerintah.
Pembatasan ini berlaku untuk Program Pengabaian Visa AS, yang memungkinkan pemegang paspor dari 40 negara untuk memasuki Amerika Serikat untuk bisnis atau pariwisata tanpa visa hingga 90 hari.
Masa berlaku perjalanan bagi pemegang paspor Hungaria di bawah Sistem Elektronik untuk Otorisasi Perjalanan dikurangi dari dua tahun menjadi satu tahun. Kemudian, setiap pelancong akan dibatasi hanya cukup untuk satu kali saja masuk ke Amerika Serikat. Ini adalah satu-satunya pembatasan di antara 40 negara yang berpartisipasi dalam Program Pengabaian Visa.
Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan bahwa perubahan tersebut terjadi setelah upaya AS selama bertahun-tahun gagal untuk bekerja sama dengan pemerintah Hungaria untuk menyelesaikan masalah keamanan. Pejabat tersebut berbicara secara anonim untuk menjelaskan secara jujur keterlibatan diplomatik.
Ratusan ribu paspor Hungaria dikeluarkan tanpa persyaratan verifikasi identitas yang ketat, beberapa di antaranya untuk para penjahat yang menimbulkan ancaman keamanan dan tidak memiliki hubungan dengan Hungaria, kata pejabat itu.
Pemerintah Hungaria, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, mulai menawarkan prosedur naturalisasi yang disederhanakan bagi mereka yang mengaku sebagai keturunan Hungaria pada tahun 2011, meskipun mereka tidak tinggal atau tidak berniat untuk tinggal di Hungaria.
Ratusan ribu dari sekitar 2 juta etnis Hungaria yang tinggal di negara-negara tetangga - terutama di Rumania, Serbia, dan Ukraina - memperoleh kewarganegaraan Hungaria melalui prosedur yang disederhanakan ini.
Para kritikus mengatakan bahwa program ini memungkinkan etnis Hungaria yang tidak membayar pajak yang tinggal di negara lain untuk memberikan suara dalam pemilihan umum di Hungaria, sehingga memberikan keuntungan bagi partai Fidesz yang berkuasa di Hongaria.
Amerika Serikat sebelumnya mengkategorikan kembali Hungaria sebagai anggota sementara dari Program Pengabaian Visa karena kekhawatiran tersebut. Pemerintah Hungaria menanggapi pembatasan tersebut pada hari Selasa dalam sebuah pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat telah meminta data pribadi etnis Hungaria di luar negeri yang memiliki kewarganegaraan ganda dan bahwa pemerintah Hungaria tidak bersedia memberikan informasi tersebut untuk melindungi keamanan warga negara tersebut.
"Inilah sebabnya mengapa pemerintahan Presiden Joe Biden sekarang membalas dendam kepada warga Hungaria," kata pernyataan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika