Aktivis sayap kanan Denmark membakar setidaknya sepuluh salinan Alquran pekan sebelumnya. Mereka berencana pada Jumat (4/8/2023) waktu setempat melakukan lagi pembakaran lagi dalam dua unjuk rasa serta tiga lainnya pada akhir pekan ini. 

Pemerintah Swedia dan Denmark mengecam pembakaran Alquran dan mempertimbangkan undang-undang baru untuk menghentikan mereka. Namun, kritik di dalam negeri mengemuka yang menyatakan itu akan membatasi kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. 

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Kamis tengah malam, menyatakan kitab suci agama mestinya tak dibakar.’’Saya pikir, ini salah jika seseorang berdiri di sana dan membakar Injil. Saya juga berpikir tak seharusnya membakar Taurat,’’ katanya. 

‘’Pembakaran Alquran yang sangat menyerang dan gegabah dilakukan segelintir individu. Mereka tak merepresentasikan nilai-nilai yang dibangun masyarakat Denmark,’’ kata Menlu Lars Lokke Rasmussen dalam sebuah pernyataan pekan lalu. 

Ia menambahkan, tindakan apapun yang diambil tentu harus dalam kerangka konstitusional, yang melindungi kebebasan berekspresi serta dalam cara yang tak mengubah fakta kebebasan berekspresi di Denmark memiliki cakupan yang luas.

Pada akhir Juli lalu, Denmark menyatakan sedang mencari perangkat hukum yang membuat pihak berwenang mengintervensi aksi-aksi pembakaran Alquran. Intervensi dilakukan jika memang aksi itu berampak negatif bagi Denmark, termasuk terkait keamanan. 

‘’Faktanya, kami memberikan sinyal bahwa baik di dalam Denmark maupun di luar negeri sedang berproses untuk itu agar membantu menyelesaikan masalah yang kami hadapi,’’ kata Rasmussen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika