Senin 07 Aug 2023 20:20 WIB

Diizinkan Bertemu Kuasa Hukum, Mantan PM Pakistan Imran Khan Segera Ajukan Banding

Imran Khan terjerat kasus korupsi.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nidia Zuraya
Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan.
Foto: EPA-EFE/SOHAIL SHAHZAD
Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Mantan perdana menteri Pakistan, Imran Khan diizinkan untuk bertemu dengan kuasa hukumnya di penjara pada Senin (7/8/2023). Khan bertemu dengan kuasa hukumnya sebelum mengajukan banding terhadap hukuman korupsi yang menyebabkan bintang kriket itu dipenjara.

"Otoritas penjara telah memberi kami waktu untuk bertemu Imran Khan pada pukul 12:30. Kami telah mencapai penjara Attock," kata salah satu pengacaranya, Naeem Panjhuta. 

Baca Juga

Panjhuta menambahkan, banding terhadap hukuman korupsi akan diajukan setelah Khan menyelesaikan sejumlah dokumen.  Tim kuasa hukum Khan mengimbau pihak berwenang untuk mengamankan kondisi yang lebih baik di penjara

Panjhuta mengatakan, Khan telah diklasifikasikan sebagai tahanan kelas-C. Sesuai dengan haknya, Khan harus ditempatkan di sel kelas-A. Tahanan politik berhak atas fasilitas yang lebih baik, termasuk televisi, surat kabar, dan buku.

"Sesuai informasi, Khan telah berada di (penjara) kelas-C," kata Panjhuta.

Polisi menangkap Khan di rumahnya di Kota Lahore pada Sabtu (5/8/2023) dan memindahkannya ke penjara di distrik Attock, dekat Ibu Kota Islamabad. Pengadilan memvonis hukuman tiga tahun penjara terhadap Khan atas tuduhan korupsi dari penjualan hadiah negara. Kemungkinan Khan akan didiskualifikasi dari pemilihan umum yang dijadwalkan pada November mendatang.

Penangkapan Khan adalah langkah terbaru dari serangkaian pukulan yang telah melemahkan posisi politiknya setelah dia berselisih dengan militer dan partainya terpecah. Sejak dicopot dari jabatannya, Khan telah menyerukan untuk pemilihan cepat dan mengorganisir protes, yangmenyebabkan kekerasan signifikan pada 9 Mei dan meningkatkan ketegangan dengan militer.

Khan menuduh militer dan lawan politiknya berkomplot melawan dan menghalanginya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun militer, yang telah memerintah Pakistan selama sekitar setengah dari sejarahnya, menyangkal hal itu.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif diperkirakan akan menyerukan pembubaran parlemen minggu ini untuk membuka jalan bagi pemilihan umum pada November. Krisis politik di Pakistan terjadi bersamaan dengan krisis ekonomi.

Bulan lalu, dewan Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui dana talangan sebesar 3 miliar dolar AS untuk Pakistan. Dana itu bertujuan membantu Pakistan mengatasi krisis neraca pembayaran yang akut dan kekurangan cadangan bank sentral. 

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement