REPUBLIKA.CO.ID, NIAMEY -- Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Victoria Nuland, mengatakan para pemimpin kudeta di Niger menolak memberi izin kepada AS untuk bertemu dengan Presiden negara Afrika Barat yang terpilih secara demokratis Mohamed Bazoum. Pemimpin yang dikudeta itu menjadi tahanan rumah virtual.
Nuland menggambarkan para perwira pemberontak itu tidak mau menerima tekanan AS untuk mengembalikan negara itu ke pemerintahan sipil. "Mereka cukup tegas tentang bagaimana mereka ingin melanjutkan, dan itu tidak mendukung konstitusi Niger," kata Nuland menyatakan percakapan berjalan dengan cukup sulit.
Perwakilan AS itu berbicara setelah pertemuan dua jam di ibu kota Niger, Niamey, dengan beberapa pemimpin militer. Saat berbicara dengan para pemimpin junta, Nuland dengan sangat jelas merinci jenis-jenis dukungan yang secara hukum harus dipotong jika demokrasi tidak dipulihkan.
AS menentukan bahwa pemerintah yang dipilih secara demokratis telah digulingkan dengan cara inkonstitusional, undang-undang federal mewajibkan penghentian sebagian besar bantuan, terutama bantuan militer. Nuland menekankan kepedulian AS terhadap kesejahteraan Bazoum, yang katanya ditahan bersama istri dan putranya.
Dalam pertemuan itu, Nuland didampingi dengan Jenderal Moussa Salaou Barmou, seorang perwira terlatih AS, dan tiga kolonel yang terlibat dalam pengambilalihan Niger. Pemimpin tertinggi kudeta yang juga mantan kepala pengawal presiden Abdourahamane Tchiani tidak bertemu dengan perwakilan AS tersebut.
Dalam perkembangan lain, para pemimpin Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mengatakan, akan bertemu pada Kamis (10/8/2023) di Abuja, ibu kota negara tetangga Nigeria. Mereka akan membahas langkah selanjutnya setelah junta menentang tenggat waktu untuk mengembalikan presiden pada Ahad (6/8/2023).
Juru bicara pemimpin kudeta Kolonel Mayor Amadou Abdramane mencatat ancaman intervensi sedang disiapkan di negara tetangga. Atas pertimbangan tersebut wilayah udara Niger akan ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut.
"Setiap upaya untuk terbang melintasi negara akan ditanggapi dengan tanggapan yang kuat dan segera," ujar Abdramane.
Junta juga mengklaim bahwa dua negara Afrika tengah sedang mempersiapkan invasi, tetapi tidak menyebutkan nama mereka. Militer pun meminta penduduk Niger untuk membela negara.
Banyak orang, sebagian besar pemuda, berkumpul di sekitar junta. Mereka turun ke jalan pada malam hari untuk berpatroli setelah didesak untuk menjaga dari intervensi asing.
“Sementara mereka (jihadis) membunuh saudara dan saudari kita… ECOWAS tidak ikut campur. Apakah sekarang mereka akan campur tangan? kata Amadou Boukari, seorang pendukung kudeta pada rapat umum akhir pekan. “Malu pada ECOWAS.”
Mali mengatakan, bersama Burkina Faso mengirim delegasi ke Niger untuk menunjukkan dukungan. Kedua negara tetangga Niger yang dijalankan oleh junta militer itu mengatakan, akan mempertimbangkan setiap intervensi di Niger sebagai deklarasi perang terhadapnya.
Kudeta militer itu menggulingkan Bazoum yang kekuasaannya merupakan pemindahan kekuasaan demokratis dan damai pertama Niger sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1960. Kudeta itu juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan perang melawan ekstremisme di wilayah Sahel Afrika, tempat Rusia dan negara-negara Barat bersaing untuk mendapatkan pengaruh.
Niger telah dilihat oleh AS dan negara lainnya sebagai mitra kontraterorisme besar terakhir di Sahel, selatan Gurun Sahara. Kelompok-kelompok yang terkait dengan Alqaidah dan kelompok ISIS memperluas pengaruhnya.
Junta mengeksploitasi sentimen anti-Prancis untuk menopang basis dukungannya dan telah memutuskan hubungan keamanan dengan Prancis. Prancis masih memiliki 1.500 personel militer di Niger untuk upaya kontraterorisme.
Tapi, Kementerian Luar Negeri Prancis secara resmi melarang perjalanan ke Niger, Burkina Faso, atau Mali. Pemerintah Paris meminta warga negaranya untuk sangat waspada. Prancis telah menangguhkan hampir 500 juta euro bantuan untuk Burkina Faso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika