REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Turki dalam upaya untuk memperlambat arus imigran ilegal yang melewati negara Mediterania tersebut dalam perjalanan mereka ke Eropa. Kesepakatan itu termasuk operasi polisi gabungan terhadap jaringan penyelundup dan perdagangan suku cadang kapal yang dipakai para imigran.
Dengan isu imigrasi ilegal yang menjadi agenda politik utama di Inggris menjelang pemilihan umum tahun depan, pemerintah mengatakan akan mendukung pusat kepolisian Turki yang baru. Di mana Turki akan membangun fasilitas yang sudah disepakati dalam kerjasama terkait penegakan hukum.
Data bea cukai akan dipertukarkan dengan lebih cepat di bawah nota kesepahaman yang baru, dalam pernyataan pemerintah Inggris pada hari Selasa (8/8/2023).
"Kemitraan kami dengan Turki, teman dekat dan sekutu kami, akan memungkinkan lembaga-lembaga penegak hukum kami untuk bekerja sama dalam masalah internasional ini dan mengatasi rantai pasokan kapal kecil," ujar Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, dilansir Reuters, Rabu (9/8/2023).
Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menjadikan pengurangan jumlah imigran ilegal yang tiba di Inggris sebagai janji utama untuk tahun ini. Upaya ini ketika ia mencoba mempersempit ruang keunggulan Partai Buruh yang besar dalam jajak pendapat.
Pekan ini, Inggris mulai memindahkan beberapa imigran ke fasilitas penampungan di perumahan besar wilayah pantai selatannya. Langkah ini sebagai bagian dari rencana menghapus apa yang disebut pemerintah Inggris sebagai biaya "tarikan" hotel bagi mereka yang tiba di pantai negara itu dengan perahu kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
