REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Sumber Uni Eropa mengatakan negara-negara anggota blok tersebut mulai mengerjakan dasar-dasar sanksi pertama pada anggota junta militer yang merebut kekuasaan di Niger bulan lalu. Sejauh ini pemimpin militer menolak upaya diplomasi internasional.
Negara-negara tetangga yang mendukung junta mendesak PBB mencegah intervensi militer yang mengancam negara-negara Afrika Barat lain. Pejabat dan diplomat Uni Eropa mengatakan blok itu mulai membahas kriteria langkah-langkah hukuman.
Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan tindakan itu termasuk "pelemahan demokrasi" di Niger dan tampaknya akan segera disepakati.
"Langkah berikutnya adalah sanksi terhadap anggota individu junta (yang dianggap bertanggung jawab)," kata diplomat Uni Eropa tersebut, Rabu (9/8/2023).
Seorang pejabat dan diplomat Uni Eropa lainnya mengatakan negara-negara anggota membahas hal ini. Tiga sumber tersebut tidak bersedia disebutkan namanya.
Uni Eropa membutuhkan persetujuan dari 27 negara anggotanya untuk dapat menjatuhkan hukuman. Belum jelas kapan sanksi akan dijatuhkan. Pemimpin Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) menggelar rapat pada Kamis (10/8/2023) setelah tenggat waktu yang mereka berikan pada junta untuk mengembalikan kekuasaan ke Presiden Mohamed Bazoum telah lewat.
"Uni Eropa siap mendukung keputusan ECOWAS, termasuk mengadopsi sanksi-sanksi," kata juru bicara Eksekutif Uni Eropa bidang Luar Negeri Peter Stano.
Menteri-menteri Luar Negeri Uni Eropa diperkirakan akan membahas situasi Niger termasuk sanksi dalam pertemuan di Toledo, Spanyol pada 31 Agustus mendatang. Uni Eropa salah satu pemberi bantuan terbesar Niger.
Bulan lalu blok itu sudah mengatakan telah menangguhkan kerjasama keamanan dan bantuan finansial yang senilai 503 juta euro atau 552 juta dolar AS dari tahun 2021 sampai 2024 untuk membantu memperbaiki pemerintah dan pendidikan.
Pada Rabu kemarin mantan pemimpin pemberontak dan polisi meluncurkan gerakan melawan junta. Tanda pertama perlawanan internal atas kekuasaan militer di Niger sejak kudeta 26 Juli lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika