REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy pada Jumat (11/8/2023) memecat semua kepala pusat perekrutan tentara regional Ukraina atas dugaan korupsi. Langkah ini terjadi saat perang dengan Rusia memasuki tahap kritis.
Zelenskyy mengatakan, penyelidikan negara terhadap pusat-pusat di seluruh Ukraina telah mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat. Pelanggaran itu mulai dari pengayaan ilegal hingga mengangkut orang-orang yang memenuhi syarat melintasi perbatasan, kendati ada larangan masa perang bagi mereka untuk meninggalkan negara itu. Zelenskyy mengatakan, 112 kasus pidana telah dibuka dalam penyelidikan luas yang diluncurkan setelah skandal korupsi di kantor perekrutan di wilayah Odesa bulan lalu.
"Sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan selama perang adalah pengkhianatan," kata Zelenskyy.
Zelenskyy menambahkan, mereka yang dipecat akan digantikan oleh veteran baru dan tentara yang terluka di garis depan. Ukraina telah menjadikan penumpasan korupsi sebagai prioritas karena menangkis invasi skala penuh Rusia dan menginginkan keanggotaan Uni Eropa.
Pemecatan itu terjadi pada saat yang sangat sensitif bagi Kiev di medan perang. Zelenskyy mengatakan, setiap petugas rekrutmen tentara yang dipecat harus maju ke depan untuk berjuang demi Ukraina, jika mereka ingin mempertahankan tanda pangkat dan membuktikan martabat mereka.
"Tapi izinkan saya menekankan, pejabat yang mengacaukan tanda pangkat mereka pasti akan diadili," kata Zelenskyy.
Ukraina semakin menghadapi tantangan perekrutan karena perang. Militer dilanda skandal yang melibatkan korupsi atau taktik rekrutmen yang kejam.
Bulan lalu, kepala pusat perekrutan wilayah Odesa diperintahkan untuk ditahan sebelum persidangan karena dicurigai melakukan pengayaan secara ilegal. Laporan media Ukraina menemukan keluarganya telah memperoleh properti mewah di Spanyol.
Video yang dimaksudkan untuk menggambarkan perekrut tentara secara agresif mengejar atau melakukan kekerasan dengan calon wajib militer telah menjadi viral di media sosial di Ukraina, yang telah berada di bawah darurat militer sejak invasi. Zelenskyy mengatakan jenderal top Valery Zaluzhny akan bertanggung jawab melaksanakan keputusan untuk memilih kandidat baru. Para kandidat baru itu akan diperiksa oleh dinas keamanan domestik Ukraina, SBU.
Ukraina masih menempati peringkat ke-116 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi terbaru dari Transparency International. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Transparansi International pada Juni menemukan bahwa 77 persen warga Ukraina percaya bahwa korupsi adalah salah satu masalah paling serius di Ukraina. Zelenskyy terpilih sebagai presiden pada 2019 dengan janji kampanye untuk memberantas korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika