REPUBLIKA.CO.ID, KIGALI -- Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) pada Senin (14/8/2023) mengutuk rencana pemerintahan militer Niger untuk mengadili Presiden Mohamed Bazoum. Juru bicara militer Niger mengatakan Bazoum akan dikenai tuntutan 'pengkhianatan dan memperburuk keamanan internal dan eksternal' negara.

Dalam sebuah pernyataan, ECOWAS mengatakan telah mempelajari upaya "dengan kebodohan" untuk mengajukan tuntutan terhadap Bazoum. "ECOWAS mengutuk tindakan ini, hal ini merupakan bentuk lain provokasi dan berlawanan dengan laporan kesediaan otoritas militer di Niger untuk mengembalikan tatanan konstitusional melalui jalan damai," kata pernyataan itu.

"Bazoum tetaplah presiden Niger yang terpilih secara demokratis dan diakui," tambah pernyataan itu.

Organisasi itu kembali mengutuk 'penahanan ilegal' Bazoum dan membuat tuntutan baru pembebasan dirinya dan pengembalian posisinya. Pekan lalu, pemimpin ECOWAS, pada konferensi darurat di ibukota Nigeria, Abuja, memerintahkan pengaktifan pasukan siaga untuk "mengembalikan tatanan konstitusional" di Niger.

Namun, pada Minggu, sekelompok pemuka agama Islam Nigeria yang mengunjungi Niger mengatakan pemerintah militer Niger terbuka untuk pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan kebuntuan mereka dengan organisasi regional itu.

Jenderal Abdourahamane Tchiani, mantan komandan pasukan pengawal presiden Niger menyatakan dirinya sebagai kepala pemerintahan transisi setelah menggulingkan Bazoum melalui intervensi militer pada 26 Juli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika