REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL – Korea Selatan (Korsel) mengutus tiga pakar keselamatan nuklir negaranya ke Jepang, Ahad (27/8/2023). Mereka akan memantau proses pembuangan air limbah radioaktif Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut.
“Para ahli dari Institut Keamanan Nuklir Korea berencana mengunjungi kantor Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Fukushima. Durasi tinggal mereka belum ditentukan,” kata kantor berita Korsel, Yonhap, dalam laporannya mengutip keterangan seorang pejabat pemerintah.
Perdebatan tengah berlangsung Korsel terkait keputusan Jepang membuang air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut. Pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol sejauh ini tak melayangkan penentangan, tapi kubu oposisi mengkritik keras pembuangan air limbah radioaktif tersebut.
Deputi I Kantor Koordinasi Kebijakan Pemerintah Korsel Park Ku-yeon mengatakan, saat ini Korsel masih terus mengamati proses pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima. “Sejauh ini, pelepasan berjalan dengan stabil sesuai rencana semula, dan dapat dipahami bahwa tidak ada situasi yang tidak normal,” ucapnya dalam pengarahan pers, Jumat (25/8/2023) lalu.
Dia menekankan, Pemerintah Korsel secara menyeluruh memantau dan menganalisis proses pembuangan limbah PLTN Fukushima melalui "hotline ganda" antara otoritas regulasi dan diplomatik kedua negara. Sebelumnya Korsel dan Jepang memang telah sepakat untuk segera berbagi informasi jika terjadi situasi tidak normal di fasilitas pembuangan.
“Pemerintah akan mengambil langkah terbaik untuk terus melakukan pemantauan sehingga tidak ada dampak terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat,” kata Park.
Sementara itu partai oposisi Korsel, Partai Demokrat, menentang keras keputusan Jepang mengalirkan air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut. “Jepang pada akhirnya memilih jalur penjahat lingkungan hidup,” ujar Ketua Partai Demokrat Korsel Lee Jae-myung dalam pertemuan internal partainya.
Menurut Lee, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan tercatat dalam sejarah sebagai penjahat dan teroris lingkungan. Dia pun mengkritik pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol karena tak berbuat apa pun untuk menghentikan keputusan Jepang membuang air limbah PLTN Fukushima ke laut. Lee menuduh Yoon telah menjadi kaki tangan Jepang. “Saya tidak percaya fakta bahwa tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai masalah pembuangan air (limbah PLTN Fukushima) ini,” ujar Lee.
Dia mendesak pemerintahan Yoon untuk segera mengakhiri kebisuan dan bertindak. Lee mengusulkan agar Yoon menuntut kompensasi dari Jepang atas pembuangan air limbah PLTN Fukushima ke laut.
Jepang telah memulai proses pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik pada Kamis (24/8/2023) lalu. Meski telah diizinkan IAEA, keputusan pembuangan itu telah memantik penentangan, terutama dari Cina.
IAEA mengungkapkan, mereka akan meluncurkan halaman web untuk menyediakan data langsung mengenai pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima. IAEA menegaskan, tim pakarnya akan hadir di lokasi selama proses pembuangan berlangsung.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pembuangan air limbah radioaktif PLTN Fukushima sangat diperlukan dan tidak dapat ditunda. Dia mencatat bahwa percobaan penghilangan sejumlah kecil puing-puing yang meleleh dari reaktor No.2 direncanakan akan dilakukan akhir tahun ini dengan menggunakan lengan robot raksasa yang dikendalikan dari jarak jauh.
Sebanyak tiga reaktor di PLTN Fukushima hancur saat Jepang dilanda gempa dan tsunami pada 2011. Pelepasan sejumlah besar radiasi tak terhindarkan akibat kejadian tersebut. Dibutuhkan lebih dari 1 juta ton air untuk mendinginkan reaktor-reaktor yang meleleh. Air yang telah digunakan dalam proses pendinginan memiliki kandungan radioaktif yang kuat. Kini sekitar 1,37 juta ton air telah terkumpul di tangka-tangki PLTN Fukushima. Pembuangan air adalah langkah tak terhindarkan dalam proses penonaktifan pembangkit nuklir tersebut.
Pada Mei 2022, Badan Pengawas Nuklir Jepang (BPNJ) menyetujui rencana operator PLTN Fukushima untuk melepaskan air limbah radioaktif ke laut pada 2023. BPNJ menyebut, air limbah telah diolah dengan metode yang aman dan berisiko minimal bagi lingkungan.
Pemerintah Jepang dan Tokyo Electric Power Company (TEPCO) sempat menyampaikan bahwa lebih dari 60 isotop, kecuali tritium, yang kadarnya harus ditanggulangi, telah diturunkan sehingga memenuhi standar keamanan. Menurut mereka, tritium juga tergolong aman jika tercampur air laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
