REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekelompok pakar independen PBB menyerukan gencatan senjata di Gaza. Para pakar itu mengatakan warga Gaza yang "berisiko besar mengalami genosida" sudah kehabisan waktu.
Pihak berwenang kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan sudah lebih dari 9.000 orang tewas dalam serangan Israel empat pekan lalu. Israel membombardir Gaza sebagai balasan atas serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober lalu.
Israel mengatakan, mereka mengincar Hamas bukan rakyat sipil. Mereka juga menuduh kelompok yang didukung Iran itu menggunakan warga sebagai perisai manusia.
"Kami masih yakin rakyat Palestina beresiko besar mengalami genosida," kata para pakar yang terdiri atas tujuh pelapor khusus PBB dalam pernyataannya, Jumat (3/11/2023).
"Kami menuntut gencatan senjata kemanusiaan untuk memastikan bantuan tiba pada mereka yang paling membutuhkan," ujar para pakar itu.
Misi Israel untuk PBB di Jenewa menyebut komentar tersebut “menyedihkan dan sangat memprihatinkan” dan menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil. “Perang saat ini dilancarkan ke Israel oleh teroris Hamas yang melakukan pembantaian pada 7 Oktober, membantai 1.400 orang dan menculik 243 anak-anak, pria dan wanita,” kata misi tersebut, mengacu pada serangan yang paling mematikan dalam 75 tahun sejarah Israel.
Mahkamah Pidana Internasional mendefinisikan kejahatan genosida sebagai niat khusus untuk menghancurkan secara keseluruhan, atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama dengan membunuh anggotanya atau dengan cara lain, termasuk menerapkan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran atau pemindahan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain.
Saat ditanya tentang pernyataan para ahli independen pada konferensi pers, Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan genosida hanya bisa ditetapkan badan peradilan PBB yang relevan.
Pada 28 Oktober, pejabat senior hak asasi manusia PBB Craig Mokhiber menulis surat kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Volker Turk, mengatakan: "Kita melihat genosida terjadi di depan mata kita dan organisasi yang kita layani tampaknya tidak berdaya untuk menghentikannya," tulis Mokhiber.
Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan rencana pensiun Mokhiber mulai berlaku minggu ini dan pandangannya bersifat “pribadi” dan tidak mencerminkan pandangan kantor tersebut.
Berbicara setelah memberikan pernyataan tersebut, salah satu penandatangan Pedro Arrojo Agudo mengatakan masyarakat Gaza telah kehilangan “elemen paling dasar untuk hidup”.
“Kami menggunakan istilah risiko genosida karena proses yang sedang berlangsung benar-benar tidak pandang bulu dan dalam hal ini berdampak pada lebih dari 2 juta orang,” kata Agudo, pelapor khusus hak asasi manusia untuk air minum yang aman dan bersih.
"Dan dalam hal ini, saya pikir kita menghadapi risiko genosida," ujarnya.
Pasokan bantuan ke Gaza terhenti sejak Israel mulai membombardir permukiman padat penduduk tersebut. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengatakan bantuan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya.
“Situasi di Gaza mencapai titik kritis,” kata para pakar PBB, seraya menambahkan warga Gaza mengalami kelangkaan air, obat-obatan, bahan bakar, dan pasokan penting serta menghadapi bahaya kesehatan.
Para ahli juga menunjuk sekutu Israel, yang menurut mereka “memikul tanggung jawab dan harus segera bertindak untuk mencegah tindakan yang membawa bencana”. “Kami menyerukan Israel dan sekutunya untuk segera menyetujui gencatan senjata,” kata para pakar PBB.
"Kita kehabisan waktu."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
